Bangun 75 BLK Pesantren, Menaker: Kita Ingin Santri Makin Kuat

Rekanbola-  Tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan membangun 75 Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas di beberapa pesantren di Indonesia. Harapannya agar para santri bisa semakin kuat dan berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.

“Program ini sangat penting karena kita ingin kaum santri (di pesantren) di masa depan semakin kuat, semakin berperan dalam mengatasi kesenjangan, mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia,” kata Hanif dalam keterangan tertulis, Selasa (14/8/2018).

Hal itu dikatakan Hanif saat melakukan perjanjian kerja sama penerima bantuan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di ruang Tridarma, Kemnaker Jakarta, hari ini.

Ia mengatakan bantuan pembangunan BLK Komunitas ini merupakan program rintisan di Kemnaker sejak tahun 2017. Setahun lalu, Kemnaker telah membangun BLK komunitas sebanyak 50 (lima puluh) lembaga dan bertambah di tahun 2018 menjadi 75 lembaga tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Namanya rintisan pasti jumlahnya tidak banyak. Tapi tahun 2019 akan meloncat menjadi 1.000 titik. Program ini disokong langsung oleh Pak Presiden Jokowi. Kita pantas bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Jokowi dalam hal ini,” ungkapnya.

Hanif mengatakan ketika dirinya bercerita kepada Presiden Jokowi tentang program BLK Komunitas. Saat itu Presiden memberikan apresiasi dan menyambut positif. Bahkan antusiasme Presiden Jokowi ditunjukkan dengan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan memerintahkan untuk membangun 2.000 titik BLK Komunitas.

“Namun karena anggarannya terbatas dan harus difokuskan ke beberapa sektor yang dianggap prioritas, maka dari 2.000 yang diharapkan akhirnya disetujui menjadi 1.000 dulu. Dengan meningkatnya jumlah pembangunan BLK Komunitas sebanyak 1.000 di tahun 2019, artinya akan ada 1.000 pesantren yang memiliki BLK Komunitas,” katanya.

Baca Juga:   Menperin Airlangga: Negara-negara Afrika belajar revolusi industri ke-4 di Indonesia

BLK Komunitas akan dilepas pembinaannya setelah dua tahun. Hanif mengatakan hal itu dimaksudkan agar bantuan workshop dan peralatan pelatihan kerja tetap difungsikan sebagai BLK. Selain itu, agar masyarakat sekitar bisa mengakses ketika mereka ingin berwirausaha atau bekerja di industri.

Hanif menyatakan bantuan pembangunan workshop dan peralatan pelatihan kerja BLK Komunitas ditujukan untuk memacu partisipasi lembaga pemohon dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan daya saing. Selain itu juga dapat memperluas kesempatan pelatihan kerja bagi masyarakat melalui BLK Komunitas.

Untuk kejuruannya, BLK ini memiliki empat kejuran yakni las, IT, otomotif (motor) dan menjahit. Namun, untuk tahun 2019 mendatang, dengan adanya 1.000 titik, maka pilihannya akan lebih variatif.

“Silakan pesantren nanti bisa memilih dan menyesuaikan dengan program di Kemnaker dengan kebutuhan di lokal. Jadi ada gedung, peralatan, satu instruktur dilatih dan kurikulum sudah disiapkan,” kata Hanif.

Sementara itu, Dirjen Bambang Satrio Lelono mengatakan bahwa penambahan program BLK Komunitas ini, merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Indonesia dan mengurangi angka pengangguran. Biaya pembangunan gedung workshop dan peralatan pelatihan kerja BLK Komunitas dibebankan kepada DIPA APBN Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Ditjen Binalattas Kemnaker Tahun 2018.

“Setelah diverifikasi penerima bantuan BLK Komunitas, dari 105 lembaga yang mengajukan permohonan, 75 lembaga memperoleh bantuan pembangunan gedung workshop dan peralatan pelatihan kerja komunitas. Rinciannya di Pulau Jawa 60 lembaga, disusul Sumatera 10 lembaga, Sulawesi 3 lembaga dan NTB 2 lembaga,” kata Bambang.

Penandatangan perjanjian kerjasama bantuan pembangunan BLK dilakukan oleh Ketua unit pengelola kegiatan Nurrohman, Ketua unit pengelola keuangan M. Lutfi, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Ady Nugraha dan Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Dudung Heryadi.

Baca Juga:   Dolar Bukannya Lagi Lemah, Para Lawannya Aja Yang Lagi Mantap

 

( Sumber : detik.com )