Batal Direlaksasi, 5 Sektor UMKM Kembali Masuk DNI

REKANBOLA  –  Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, memutuskan untuk mengeluarkan sektor industri usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dan Koperasi dari revisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Keputusan ini usai Presiden Jokowi menghadiri pertemuan dengan pengusaha di Solo beberapa waktu lalu.

Setidaknya, ada 5 sektor industri UMKM yang dimasukkan kembali ke DNI. “Yang UMKM itu dari yang dikeluarkan itu dikembalikan lagi jadi DNI. Ya jadi ada 5 jadinya. Pokoknya ada UMKM nya kita balikkan ke DNI, selebihnya tetap,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/11) malam.

Menko Darmin membenarkan, 5 bidang usaha yang dikembalikan ke DNI terdapat pada kelompok A dan B dari klasifikasi DNI. Untuk kelompok A, ada empat bidang usaha yang dikeluarkan dari kelompok dicadangkan untuk UMKM-K. Dengan demikian, hanya ada 49 DNI terbaru di 2018.

Pertimbangan mengeluarkan DNI ini karena pengusaha berpendapat pelaksanaan di lapangan nantinya akan lebih rumit. Padahal sebenarnya, pemerintah mengatur UMKM DNI agar pengusaha tak perlu berbelit dalam pengurusan izin.

“Iya tentu sudah kita jelaskan juga, ya aneh memang kalau sudah persepsi itu memang susah menjelaskan, artinya nanti pelaksanaannya siapa tahu tidak seperti yang bapak bilang,” katanya.

Dengan dimasukkannya kembali UMKM ke dalam DNI, maka sistem pengurusan izin berusaha akan berlaku seperti saat ini. “Ya yaudahlah wong kita juga bukan tidak menganggap akan (mempersulit). Kita melihat itu memberi kemudahan, tapi yasudah kita mau tidak berdebat lagi, nanti makin panjang lagi, sudah kita keluarkan,” jelas Menko Darmin.

Baca Juga:   Tarif Pajak UMKM 0,5%, Penerimaan Negara Turun Berapa?