Blak-blakan Menteri Jonan Soal Masalah Pengembangan Energi Baru Terbarukan di RI

REKANBOLA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menilai transformasi penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sebagai energi bersih (clean energy) kedepannya akan memakan biaya yang tidak sedikit. Meski begitu, dia mengaku mendukung peningkatan penggunaan EBT di Indonesia.

“Ketahanan ekonomi, gini ratio, dan GDP per kapita kita itu tidak sama dengan negara lain. Persoalan ini yang jadi faktor kalau kita mau bahas transisi energi. Karena akan menimbulkan biaya baru soal transformasi energi,” tuturnya di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis (15/11).

Salah satu pertimbangan signifikan, lanjut dia, disebabkan masih adanya perbedaan atau disparitas energi yang dirasakan masyarakat Indonesia di kawasan Timur. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah dihadapkan pada pilihan untuk menggenjot porsi EBT atau melayani kebutuhan masyarakat di kawasan yang belum tersentuh listrik.

“Kalau ditanya, saya mendukung. Saya tahu Uni Eropa 2030 targetnya EBT bisa sampai 40-50 persen. Tapi Polandia itu tak bisa 50 persen EBT, karena 60 persen listriknya pakai batu bara. Nah kita itu 56 persennya, jadi kalau mau dipaksakan energi mix ini costnya luar biasa,” ucapnya.

Menteri Jonan melanjutkan, meski pemerintah dalam posisi mendukung keberadaan EBT, memenuhi pelayanan kebutuhan energi listrik yang belum tersentuh patut diperhatikan. Itu bertujuan menciptakan pemerataan pelayanan dari sisi energi itu sendiri.

“Kalau mau transisi energi coba dilihat dulu supply dan demand side. Dari demand-nya generasi muda memang mendukung adanya clean enegy. Tapi supply side yang harus dibicarakan itu apakah harganya affordable?” paparnya.

“Uni Eropa itu karena fundnya besar maka subsidinya besar. Yang jadi pertanyaan buat pemerintah kita insentifnya ini mau seperti apa, kalau besar-besaran ya disiapkan budgetnya,” dia menambahkan.

Baca Juga:   Kemenperin Targetkan Ekspor Industri Tekstil Tembus Rp223,6 T

Dia pun menegaskan, pengembangan energi bauran (mix energy) atau EBT harus turut mempertimbangkan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. “Mereka (yang di kawasan Timur) EBT aja belum dapet kok, kita sudah ngomongin EBT. Mereka nanti protes. Ini yang harus jadi fokus juga. Pilihannya itu jika disubsidi apakah nantinya akan dipakai untuk pengembangan EBT atau digunakan untuk layanan listrik semua masyarakat Indonesia,” terangnya.