Ditahan atas dugaan terima suap perkara korupsi, hakim Merry mengaku bingung

Rekanbola – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan hakim adhock Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Merry Purba. Merry terjerat kasus dugaan suap penanganan perkara tindak pidana korupsi penjualan tanah aset negara di PN Medan.

“MP (Merry Purba) ditahan 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (29/8).

Merry yang rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK mengaku heran terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa 28 Agustus 2018 kemarin. Dia merasa tidak menerima uang suap dari Tamin Sukardi.

“Saya enggak tahu, makanya saya bingung, sampai sekarang ini masih bingung,” kata Merry.

Dalam kasus ini KPK menetapkan Hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi di PN Medan.

Selain Merry Purba, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Yakni Helpandi selaku panitera pengganti PN Medan, Tamin Sukardi selaku pihak swasta serta Hadi Setiawan yang merupakan orang kepercayaan Tamin.

Tamin yang merupakan terdakwa yang tengah diadili oleh Merry memberikan SGD 280 ribu kepada Merry untuk mempengaruhi putusan perkara korupsi penjualan tanah aset negara.

Tamin divonis Merry pada 27 Agustus 2018 dengan hukuman 6 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Padahal jaksa menuntut Tamin hukuman 10 tahun penjara.

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Merry dan Helpandi disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 30 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga:   KPK Gadungan Datangi Rumah Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan di Kemenag

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Tamin dan Hadi disangka melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 (1) a atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 30 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.