Golkar ultimatum pengamat yang bilang Airlangga bakal jadi tersangka KPK

Rekanbola – Partai Golkar (BAPG) tak terima dengan pernyataan pengamat politik Muslim Arbi yang menyebut Ketua Umum Golkar tak lama lagi jadikan tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus PLTU Riau-1. Menurut mereka, penyataan tersebut merusak nama baik Airlangga.

“Pernyataan ini merusak nama baik Pak Airlangga dan Partai Golkar secara institusi,” kata Wakil Ketua Badan Advokasi Partai Golkar Muslim Jaya Butarbutar, Jumat (28/9).

Menurutnya, penyidik KPK harus dibiarkan bekerja menjalankan tugas menyelidiki kasus yang menjerat kader Golkar Eni Saragih dan Idrus Marham. Maka dari itu, dia meminta orang di luar KPK tak perlu menggiring opini yang merugikan orang lain.

“Tak pantaslah pengamat politik ngomong soal proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

Dia pun meminta Muslim meminta maaf dan memberi waktu 3×24 jam. Jika tidak, maka Golkar akan melaporkan Muslim ke polisi.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah semua tudingan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih terkait proyek suap PLTU Riau-1. Mulai dari perintah petinggi Golkar untuk mengawal proyek ini sampai soal rapat pembahasan proyek di rumah pribadinya.

Menurut Airlangga, kedatangan Idrus dan lainnya sebatas silaturahim. Sebab Idrus baru saja dilantik menjadi menteri sosial pada 17 Januari 2018. Namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan Airlangga, Idrus mengajak Johannes Kotco dan Eni Saragih.

“Tidak ada pembicaraan bisnis, proyek, ataupun saham perusahaan apapun,” tegas Airlangga di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/9).

Menteri Perindustrian ini mengaku tidak pernah sedikitpun terlibat dan meminta Eni mengawal proyek PLTU Riau-1. Dia juga membantah adanya aliran uang suap untuk kebutuhan Munaslub Partai Golkar pada 2017.

Baca Juga:   Terbukti terima suap, mantan Bupati Jombang divonis 3 tahun 6 bulan

“Saya tidak pernah memerintahkan atau meminta kader kader Golkar atau siapapun untuk mencari dana yang tidak benar atau melanggar hukum untuk kepentingan ataupun kegiatan partai Golkar,” tegas Airlangga.

Airlangga menegaskan, rotasi tugas dalam tubuh Golkar termasuk penempatan Eni sebagai Wakil Ketua Komisi VII bukan untuk guna memuluskan proyek tersebut. Menurutnya, rotasi kepemimpinan fraksi di DPR terjadi secara rutin. Rotasi juga terjadi di hampir seluruh komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Termasuk di Komisi VII yang menempatkan nama Eni Saragih sebagai wakil ketua.