Harga BBM Batal Naik, Jokowi Dibandingkan dengan SBY

Rekanbola Penundaan rencana pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium pada tanggal 10 Oktober 2018 lalu, menjadi tanda tanya besar bagi kubu oposisi.

Politisi Partai Demokrat Imelda Sari menduga ada ketakutan besar di balik kebijakan penundaan kenaikan harga BBM yang diambil oleh Joko Widodo. Padahal, lanjut Imelda, kebijakan kenaikan harga BBM adalah hal yang memang seharusnya diambil oleh pemerintah melihat kebutuhan saat ini.

“Saya melihatnya mungkin karena mau menghadapi pemilu. Kalau memang alasannya hanya di sisi popularitas dan elektabilitas, saya kira (pemerintahan Jokowi) agak kurang bijaksana,” kata Imelda Sari di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Oktober 2018.

Bahkan, ia membandingkan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun silam. Menurut Imelda, SBY ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode pernah menaikkan harga BBM sebanyak empat kali, yaitu tahun 2005 sebanyak dua kali, tahun 2008 satu kali, dan bulan Mei tahun 2013 kembali SBY menaikkan harga BBM.

“Kenaikan itu juga disadari pada tahun 2013. Karena dilakukan pada bulan Mei. Artinya itu setahun kemudian akan terjadi Pemilu, itu disadari akan menggerus popularitas. Pada saat itu kami menghitung secara survei ada penurunan popularitas akibat kenaikan BBM itu, namun keseimbangan di dalam APBN itu dijaga,” ujarnya.

Dalam mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM ketika itu, lanjut Imelda, pemerintahan SBY telah mempertimbangkan berbagai kondisi, serta telah melakukan perhitungan matang dengan memperhatikan berbagai aspek yang harus ditanggung oleh masyarakat luas, dengan cara tetap mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM, serta diikuti dengan menjaga daya beli masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan BLT dan BLSM untuk masyarakat luas.

Baca Juga:   Capello Sebut Mourinho Punya Jasa Besar Terhadap Pogba

“Ini soalnya adalah apakah demi menjaga popularitas kemudian persoalan lainnya menyangkut rakyat tidak bisa kita tangani atau justru demi kepentingan yang jauh lebih luas,” ucapnya.