IAPI Harap Laporan Keuangan Garuda ‘Dibetulkan’

REKANBOLA –  Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menilai manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk perlu menyajikan kembali (restatement) laporan keuangan tahun buku 2018.

Laporan keuangan perusahaan dengan kode saham GIAA itu mendapat penolakan dari dua komisarisnya lantaran memasukkan transaksi dengan PT Mahata Aeroteknologi (Mahata) sebesar US$239,94 juta meskipun belum ada pembayaran sepanjang 2018.

Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo mengatakan laporan keuangan perseroan akan menjadi rujukan berbagai pihak. Oleh sebab itu, sangat penting bagi sebuah perusahaan, terutama perusahaan publik untuk memiliki laporan keuangan yang kredibel.

“Kalau kami dari IAPI sangat berharap laporan keuangan itu dibetulkan, bukan hanya sekadar penurunan opini. Kalau opini sudah diturunkan tapi laporan keuangan tetap seperti itu akan kasihan bagi pengguna laporan keuangan, karena mendapatkan informasi yang kurang optimal,” katanya, Jumat (21/6)

Berdasarkan diskusi yang dilakukan antara IAPI dan auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, pengakuan seluruh piutang Mahata sebagai pendapatan di 2018 terlalu dini. Untuk itu, pihakya mengusulkan BUMN penerbangan tersebut untuk membetulkan laporan keuangan.

“Setelah kami diskusi dengan rapat pengurus, kemudian kami diskusi dengan auditornya, kami melihat bahwa US$239 juta diakui semuanya di 2018 itu terlalu dini. Terlalu buru-buru,” tegasnya.

Menurut dia, kontrak dengan Mahata memiliki jangka waktu panjang mencapai 15 tahun. Dengan demikian, ia menilai ada peluang pembatalan transaksi sewaktu-waktu.

Sebagai informasi, perjanjian antara Garuda Indonesia dan Mahata tersebut terkait dengan pemasangan layanan wifi on board.

“Kalau bisnisnya gagal tidak dapat dong US$239 juta. Contoh hari ini putus, kira-kira Mahata mau bayar tidak? Pasti kan akan hitung-hitungan, tidak mau Pak, saya (Mahata) tidak mau bayar Rp3 triliun (setara US$239 juta). Yang mau saya (Mahata) bayar ya hanya yang sebesar kemarin sudah terpasang saja. Paling seperti itu,” paparnya.

Baca Juga:   Garuda Indonesia, Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Ia mengingatkan pengakuan piutang sebagai pendapatan membutuhkan tingkat probabilitas (kemungkinan) pembayaran yang tinggi. Artinya, perusahaan dipastikan akan menerima pembayaran sejumlah dana yang dicatatkan sebagai pendapatan.

“Di kemudian hari angka US$239 juta sangat mungkin akan goyang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga menduga proses audit laporan keuangan perusahaan yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan (anggota dari BDO International) sebagai pihak auditor tak sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan dugaan itu timbul setelah pihaknya memanggil perwakilan dari KAP beberapa waktu lalu. Namun, Kementerian Keuangan tak bisa serta merta menjatuhkan sanksi sebelum berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Ini karena Garuda Indonesia kan perusahaan publik, dia merupakan emiten di pasar modal. Makanya kami berkoordinasi dengan OJK. Sanksi yang berkaitan dengan dugaan adanya kalalaian dalam pelaksanaan audit dan pemberian opini perlu secara bersama dengan OJK,” papar Hadiyanto