ICW Kecewa Setya Novanto Hanya Divonis 15 Tahun Penjara

 

Rekanbola.com – Organisasi masyarakat sipil Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai vonis pidana penjara 15 tahun bagi terdakwa Setya Novanto masih belum maksimal. Menurut mereka, seharusnya majelis hakim yang dipimpin Hakim Yanto bisa menjatuhkan vonis penjara seumur hidup.

BACA JUGA :

Alya Dior Foto Telanjang Buka Baju Jadi Penjual Jamu Seksi

Apalagi berdasarkan polling awal yang mereka lakukan di media sosial melalui akun Twitter, sebanyak 77 persen warga net sepakat mantan Ketua DPR itu dihukum penjara seumur hidup. Ada 1.579 warga net yang ikut dalam polling tersebut.

Lalu, mengapa ICW meminta majelis hakim menghukum Novanto seumur hidup? Apa saran ICW bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengusutan kasus korupsi KTP Elektronik?

1. Perilaku Setya Novanto dinilai gak kooperatif sepanjang proses hukum

ICW Kecewa Setya Novanto Hanya Divonis 15 Tahun Penjara

Menurut ICW, Novanto sudah sepatutnya dijatuhi vonis maksimal dengan penjara seumur hidup. Apalagi perilakunya tidak kooperatif sepanjang proses hukum.

“Vonis ini dikhawatirkan tidak membuatnya jera dan dapat menjadi preseden buruk bagi terdakwa korupsi lainnya,” ujar peneliti ICW Tama S Langkun dalam keterangan tertulis pada Rabu (25/4).

Vonis bagi Novanto memang tidak berbeda jauh dari tuntutan jaksa yang menuntut agar pria berusia 62 tahun itu dipenjara 16 tahun, denda Rp 1 miliar, subsider enam bulan kurungan.

Putusan majelis hakim yang melampaui tuntutan jaksa bukan lah hal baru. Dalam pemantauan ICW pada semester I tahun 2017 ada sekitar 15 terdakwa yang diputus hukuman lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Itu dari 352 terdakwa yang kasusnya dipantau oleh ICW.

“Dengan demikian, putusan hakim untuk tidak menghukum Setya Novanto dengan pidana maksimal seumur hidup sungguh sangat disayangkan. Apalagi yang bersangkutan sudah bersikap tidak kooperatif secara terang-terangan,” kata Tama lagi.

Baca Juga:   Bunuh Bayi Hasil Hubungan Gelap, Maria Lemas Dituntut 6 Tahun Penjara

Tama merujuk ke sikap Novanto yang kerap mangkir ketika dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi maupun tersangka. Seribu alasan dilontarkan, mulai dari dirawat di rumah sakit, harus meminta izin kepada Presiden hingga sempat hilang saat hendak ditangkap oleh penyidik KPK. Belum lagi ketika pembacaan dakwaan pada Desember 2017, Novanto kembali beralasan sakit. Sidang pun terpaksa molor dan berlangsung selama tujuh jam.

2. Nilai uang pengganti yang harus dibayar Setya Novanto juga tidak seimbang dengan kerugian negara

ICW Kecewa Setya Novanto Hanya Divonis 15 Tahun Penjara

ICW juga menilai uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Novanto senilai US$ 7,3 juta atau setara Rp 100 miliar tidak sesuai dengan total nilai kerugian negara dari proyek e-KTP. Berdasarkan penghitungan BPK, negara dirugikan sebesar Rp 2,3 triliun.

“Jumlah pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Setya Novanto hanya sekitar 22,69 persen dari total keseluruhan kerugian negara korupsi KTP Elektronik,” kata Tama.

3. Apresiasi putusan majelis hakim yang mencabut hak politik Setya Novanto

ICW Kecewa Setya Novanto Hanya Divonis 15 Tahun Penjara

Kendati menyayangkan putusan majelis hakim yang tidak maksimal, namun ICW mengapresiasi salah satu putusan berisi pencabutan hak politik bagi Novanto selama lima tahun. Artinya, usai Novanto nanti menyelesaikan masa hukumannya di penjara, ia tidak bisa memilih atau dipilih dalam pemilihan anggota legislatif atau pilpres.

Menurut ICW, jarang sekali pencabutan hak politik diterapkan bagi terdakwa kasus korupsi. Dalam catatan mereka setidaknya ada empat individu lainnya yang hak politiknya dicabut, yakni mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, mantan Kakorlantas Irjen (Pol) Djoko Susilo dan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman.

4. ICW dorong KPK mengusut tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Setya Novanto

ICW Kecewa Setya Novanto Hanya Divonis 15 Tahun Penjara

Melihat cara Novanto memperoleh jatah fee proyek KTP Elektronik yang demikian rapi dan canggih, maka tidak menutup kemungkinan ada aliran dari uang tersebut yang telah dibelikan aset tertentu. Menurut keterangan jaksa, aliran dana untuk Novanto melintasi enam negara yakni Hong Kong, Singapura, Mauritius, Amerika Serikat, Indonesia, dan India.

Baca Juga:   Polisi akan periksa kontraktor underpass rel bandara yang tewaskan 1 orang

Ini semakin menguatkan kalau Novanto diduga melakukan tindak pencucian uang. Karena ia sengaja menyamarkan aliran dana tersebut masuk ke Indonesia agar tidak dicurigai.

Oleh sebab itu, ICW mendorong KPK agar mengusut tindak kejahatan lainnya yang diduga dilakukan oleh Novanto, termasuk TPPU.

“KPK masih harus menyidik dugaan TPPU yang dilakukan oleh Setya Novanto,” kata dia.

Selain itu, ICW juga mengingatkan agar pengusutan kasus korupsi KTP Elektronik tidak berhenti di nama Setya Novanto.

“KPK harus menelusuri dan menindak lanjuti informasi terkait beberapa nama yang kembali disebut karena diduga menerima sejumlah uang dalam ‘pengaturan’ proyek e-KTP di DPR,” katanya.

Jubir KPK, Febri Diansyah pun memastikan lembaga anti rasuah akan menelusuri keterlibatan pihak lain dalam proyek yang memiliki anggaran Rp 5,9 triliun itu.

(Sumber : news.idntimes.com)

BACA JUGA :