Indonesia-Jepang Jalin Kerja Sama Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rekanbola-  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar pertemuan bersama Kementerian Lingkungan Hidup Jepang. Pertemuan ini membahas tentang kerja sama peningkatan mutu air sungai Citarum, penanganan limbah medis, pengelolaan merkuri, dan penanganan sampah laut.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Djati Witjaksono Hadi menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah sungai Citarum saat ini telah menjadi tempat pembuangan limbah. Untuk itu dirinya menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan SK, mengingat beban pencemaran di sungai Citarum ini sudah melebihi daya dukung yang ada,

“Terdapat sekitar 2.822 unit industri yang didominasi oleh industri tekstil. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terakhir adalah penerbitan Surat Keputusan Nomor: SK.300/Menlhk/Setjen/PKL.l/6/2017 tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) Air Sungai Citarum,” kata Djati dalam keterangan tertulis, Rabu (8/8/2018).

Selain itu, telah ditetapkan juga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum pada tanggal 15 Maret 2018. Perpres ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penataan sungai Citarum.

Dalam upaya membatu pemulihan DAS Citarum, Jepang memberikan komitmen dalam tiga kegiatan. Pertama adalah dukungan melalui forum Water Environment Partnership in Asia (WEPA) dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) sebagai focal point.

Selanjutnya yang kedua dalah Technical Assistance berupa pilot project untuk pengolahan limbah industry, juga pelaksanaan workshop yang melibatkan industri-industri di kawasan Sungai Citarum. Ketiga adalah program Sister City antara Pemerintah Daerah di Indonesia dan Jepang dalam peningkatan kualitas air dan peningkatan kapasitas industri di Bandung.

Selain pencemaran, pengolahan sampah menjadi salah satu hal yang penting. Sampah dapat dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Selanjutnya, pihak Jepang akan menyampaikan proposal kegiatan yang lebih detail dan berkoordinasi dengan Indonesia, yang dalam hal ini KLHK.

Baca Juga:   DVI Klaim Tak Utamakan Kerja Cepat Ketika Periksa Tubuh Korban Lion Air

Kerja sama selanjutnya adalah terkait dengan penanganan limbah medis. Perkiraan timbulan limbah medis dari 2.781 rumah sakit di seluruh Indonesia adalah 300-340 ton/hari. Penumpukan limbah medis yang ada di Indonesia disebabkan oleh jumlah jasa pengolah limbah medis terbatas, dan jumlah rumah sakit yang memiliki insinerator berizin terbatas.

Saat ini, jumlah limbah medis yang dikelola di Indonesia adalah sebesar 207 ton/hari. Angka tersebut terbagi dalam 107 rumah sakit yang diberi izin untuk mengolah limbah medis di seluruh Indonesia dengan kapasitas pengolahan total kurang dari 50 ton/hari. Kemudian hanya terdapat 6 perusahaan jasa pengolah limbah medis di seluruh Indonesia dengan kapasitas pengolahan limbah medis sebesar 157 ton/hari.

Berdasarkan data di atas, diperkirakan terdapat kurang lebih 133 ton/hari limbah medis yang tidak terkelola. Bahkan, beberapa waktu yang lalu sempat terjadi penumpukan limbah medis yang cukup besar karena pada waktu itu ada pihak jasa pengolah menghentikan kontrak dengan beberapa rumah sakit. Sehingga menimbulkan penumpukan limbah medis sebesar 7.778 ton di kurang lebih 2.600 rumah sakit.

Untuk itu Indonesia mengajukan kerja sama dalam lingkup transfer pengetahuan, dalam konteks kebijakan rumah sakit yang fokus pada pelayanan medis dan tidak menghasilkan limbah medis. Transfer pengetahuan kebijakan lain yang juga diperlukan adalah mekanisme pengolahan limbah medis dari rumah sakit ke layanan pemusnahan berdasarkan zona.

“Selain dalam hal kebijakan, Indonesia juga mengaharapkan Jepang membantu tentang metode dan teknologi pengelolaan limbah medis non-incinerator. Transfer pengetahuan tentang pemerintah lokal dan keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan pengelolaan limbah medis non-bantuan,” ungkap Djati.

Sementara itu, dalam hal penanganan merkuri, Jepang mendukung upaya Indonesia dalam mewujudkan Inondesia bebas merkuri 2030. KLHK telah meresmikan Komite Nasional Penelitian dan Pemantauan Merkuri yang akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, terkait tentang pemberantasan dan penghapusan produksi, distribusi dan penggunaan merkuri.

Baca Juga:   'Kado Aneh' Donald Trump buat Kim Jong Un di Singapura

Jepang mendukung pembentukan komite tersebut, juga akan berkontribusi melalui kerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) dalam bentuk kegiatan riset.

Selanjutnya, Indonesia juga menyambut baik usulan Jepang mengenai kerja sama dalam kerangka ASEAN +3 dan G20 untuk masalah sampah laut, dan Indonesia siap untuk memimpin pengembangan komitmen dan rencana aksi di tingkat regional, dalam rangka memerangi sampah laut dan laut sampah di Asia Tenggara.

Indonesia ingin mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan panduan komprehensif untuk mengukur dan melaksanakan penelitian terhadap dampak sampah laut dan mikroplastik dari semua aspek.

Indonesia juga ingin menjalin kerja sama dengan Jepang untuk menjadikan Environmental Management Center (EMC) di P3KLL sebagai pusat penelitian dan pengawasan merkuri di tingkat ASEAN. Sebagai referensi nasional, KLHK mengusulkan revitalisasi EMC karena beberapa alat laboratorium tidak dapat digunakan dan teknologi yang sudah usang.

 

( Sumber : detik.com )