Ini Sektor Anyar yang Dihapus Dari Daftar Negatif Investasi, Berlaku Pekan Depan

REKANBOLA – Pemerintah akhirnya memutuskan untuk merevisi daftar negatif investasi (DNI) yang telah diterbitkan sebelumnya pada 2016. Dengan adanya relaksasi ini maka peluang Penanaman Modal Asing (PMA) untuk berinvestasi di Indonesia semakin luas pada beberapa bidang usaha baru.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan penerapan kebijakan revisi DNI akan segera diterapkan pekan depan. Hal ini bersamaan dengan penerapan perluasan tax holiday.

“Kalau berlakunya memang begini, untuk perluasan tax holiday akan segera berlaku, seminggu akan berlaku. Kemudian, untuk DNI itu juga akhir minggu depan berlaku,” ujar Menko Darmin di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/11).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, revisi DNI ini dibuka agar penanaman modal asing bisa masuk. Beberapa sektor yang dikeluarkan dari DNI antara lain industri printing dan rajutan, lalu industri yang terkait kemitraan juga dikeluarkan dari daftar DNI.

“Revisi DNI di sektor industri banyak sektor yang dicadangkan kemitraan dan lain lain. Investasinya tidak seperti yang diharapkan makanya kita buka agar investor bisa masuk. Beberapa sektor ini industri printing dan rajutan,” ujarnya.

DNI dari sektor kemitraan yang dikeluarkan antara lain bidang usaha copra, industri susu, susu kental, kayu, minyak, paku, mur dan baud. “Yang sebelumnya sektor ini bersifat kemitraan. Kami buka saja, karena tidak ada yang melakukan,” jelas Airlangga.

Selain beberapa sektor tersebut, pemerintah juga mengeluarkan industri karet, rokok dan rumput laur dari DNI. Meski demikian ada beberapa persyaratan yang ditekankan. Sebab pemerintah tidak ingin relaksasi DNI ini hanya menguntungkan investor asing tetapi juga menguntungkan Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Kami ada persyaratan tertentu ini semisal karet ini kerja sama saja ada jaminan suplai maka industri ini bisa dibangun. Kemudian industri terkait UKM seperti buah-buahan, atau sayuran ini diberikan hanya untuk UMKM. Dan dulu yang dikaitkan antara industri baru seperti rokok kami lepaskan, jadi tidak ada kewajiban untuk membangun industri harus bekerja sama dengan UKM,” jelasnya.

Baca Juga:   PNS Terlibat Korupsi Masih Digaji, Negara Rugi Rp 2 M per Bulan

“Kemudian ada industri rumput laut untuk di sektor hilir masuk industri dipersilahkan. Kemitraan yang dilakukan harapannya bisa kerja sama kontrak, tapi tidak mengikat untuk kepemilikan jumlah tertentu,” tandasnya.