Jika Terpilih, Jokowi Diminta Tak Angkat Ketum Parpol Jadi Menteri

REKANBOLA –  Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, meminta Presiden Joko Widodo kembali kepada komitmen awalnya dengan tidak menempatkan atau memilih ketua umum partai politik merangkap sebagai menteri bila nanti diputus sebagai Presiden.

“Saya kira untuk periode kedua ini dalam hal memilih anggota kabinet, Pak Jokowi sebaiknya kembali ke komitmen awal. Komitmen yang pernah dicanangkannya sejak beliau jadi Presiden 2014 yang lalu,” kata Ray, Selasa, 18 Juni 2019.

Sebab, saat ini Jokowi dinilai tidak konsisten dari komitmennya, karena masih ada ketum parpol yang menjabat menteri. Seperti Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

Seharusnya, saat Airlangga masih menjabat sebagai ketua umum parpol, maka sudah sebaiknya tidak dilibatkan kembali dalam anggota kabinet yang ada.

“Bukan hanya Airlangga yang harus memilih, Jokowi juga harus melakukan hal yang sama. Harus konsisten dengan pilihan tidak ada anggota kabinet yang jadi pengurus inti partai. Dipersilakan kepada siapa pun yang jadi pengurus inti partai untuk memilih yang terbaik bagi dirinya,” katanya.

Pada prinsipnya anggota kabinet adalah mereka yang bekerja penuh waktu untuk pemerintahan. Maka siapa saja tidak bisa lagi dilibatkan dalam kabinet selama masih aktif bukan saja sebagai ketua umum partai, sekretaris jenderal, dan bendahara umum partai politik.

Karena, posisi strategis di dalam partai yang pasti sangat menyita waktu mereka untuk mengerjakan tugas-tugas kepartaian.

“Sudah saatnya kabinet kita dibentuk dengan wajah profesional. Mereka yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang mencurahkan segala kemampuan dan waktu untuk bekerja menyukseskan program pemerintah,” katanya.

Tak hanya itu, Ray meminta kepada Jokowi untuk tidak mengangkat calon menteri yang tidak sedang terlibat kasus, atau punya potensi kasus-kasus hukum, serta tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi atau potensial kasus korupsi.

Baca Juga:   Candaan Ustaz Abdul Somad mau 'tenggelamkan' Menteri Susi

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Azhar Simanjuntak, masuk dalam radar Partai Gerindra untuk Pilkada Kota Medan 2020-2025. Selain Dahnil Azhar, ada nama Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan, dan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga, dalam pembahasan internal Partai Gerindra Sumatera Utara.

“Sudah ada beberapa nama di Gerindra Sumut. Ada beberapa nama lah secara formal dan informal lah,” kata Wakil Ketua Bidang Politik DPD Gerindra Sumut, Sugiat Santoso, saat dikonfirmasi VIVA, Selasa 18 Juni 2019.

Namun, Sugiat menegaskan saat ini belum ada keputusan apa pun. Keseluruhan kandidat yang akan bertarung di Pilkada Kota Medan tahun depan, akan diputuskan oleh Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Disamping itu, Partai Gerindra di Kota Medan memiliki 10 kursi, sehingga bisa mengusung sendiri calon. Oleh karenanya, Pilkada Medan ini menjadi atensi khusus DPP Gerindra.

“Kita tidak mau Partai Gerindra, terburu-buru, ceroboh, sama seperti Pilkada Kota Medan sebelumnya. Perlu kita matangkan dan kita siapkan yang terbaik,” ujar Sugiat.

Menurut Sugiat, Partai Gerindra membutuhkan sosok kandidat yang punya integritas dan mempunyai visi misi yang kuat, untuk bertarung meraih kemenangan di pilkada. Gerindra tak mau kembali terulang kegagalan seperti Pilkada Medan 2015, lalu.

Di luar nama-nama calon yang menjadi pembahasan internal DPD Gerindra Sumut, Sugiat menyatakan partainya tak menutup kemungkinan memberi dukungan untuk petahana, HT Dzulmi Eldin.

“Bang Eldin dari petahanan, yang bisa memperjuang visi dan misi Gerindra tidak tutup kemungkinan juga. Proses semuanya masih mencair lah,” ungkap Sugiat.