Jokowi Perlu Tinjau Tim Ekonomi Agar Investasi Moncer

REKANBOLA – Jokowi kesal. Segala upaya yang dilakukan pemerintahannya agar kinerja investasi dan ekspor dalam negeri membaik belum sesuai harapannya.

Dalam rapat terbatas yang digelar pekan ini, ia bahkan menumpahkan kekesalannya kepada para menterinya. Dengan nada tinggi, Jokowi mengatakan pemerintahannya sudah enam kali menggelar rapat terbatas untuk memperbaiki kinerja investasi dan ekspor, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil memuaskan.

“Saya sudah berkali-kali menyampaikan ekspor, investasi adalah kunci utama dalam menyelesaikan masalah neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan. Kebijakan investasi, urusan perizinan menurut saya sampai saat ini tidak ada tendangannya apa-apa,” tuturnya dengan nada tinggi di depan peserta rapat, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Keuangan Sri Mulyani Rabu (21/6).

Ini bukan yang pertama. Kemarahan juga pernah diungkapkan Jokowi saat Rapat Koordinasi Nasional BKPM pada Maret lalu.

Saking marahnya, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong bahkan mengatakan Jokowi sempat mengeluarkan kata ‘bodoh’ karena kinerja investasi dan ekspor tak kunjung membaik.

“Saya lumayan kaget karena kemarin di acara Rakornas BKPM dalam sambutannya Presiden mengeluhkan neraca dagang, kekalahan investasi, sampai keluar dari mulut beliau kata ‘bodoh’,” katanya waktu itu.

Ekonom PT Bank Central Asia (Persero) Tbk David Sumual mengatakan kekecewaan Jokowi tersebut merupakan hal yang wajar. Pasalnya, di tengah sejumlah paket kebijakan ekonomi yang diterbitkannya, tren investasi dalam negeri justru cenderung turun sejak kuartal II tahun lalu.

Data BKPM, pertumbuhan investasi melambat dari yang 2017 masih di atas 10 persen menjadi 4 persen pada 2018 kemarin. Penurunan tersebut cenderung berbanding terbalik dengan pertumbuhan investasi langsung di negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam yang justru menunjukkan peningkatan.

Baca Juga:   Tim Sukses Klaim Banyak Kepala Daerah Ingin Jokowi Dua Periode

“Malaysia kuartal I 2019 kemarin tumbuh 127 persen. Thailand juga naik. Bahkan negara yang pendapatan per kapitanya lebih rendah dari Indonesia Filipina, Myanmar, dan Kamboja investasinya juga naik. Jadi memang kita masih lambat,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/6).

David mengatakan masalah penghambat investasi yang terjadi di Indonesia sebenarnya klasik, masih soal birokrasi yang rumit dan tumpang tindihnya regulasi. Apalagi, tingkat koordinasi antar kementerian dengan kementerian atau kementerian dengan daerah yang buruk. Ini membuat kebijakan investasi yang sebenarnya sudah dirumuskan dengan baik, gagal dilaksanakan.

Ekonom Bank DBS Masyita Crystallin menyatakan selain masalah tersebut pelambatan investasi juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan ekonomi global. Diketahui, Bank Dunia (World Bank) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 0,3 persen dari 2,9 persen menjadi 2,6 persen.

Menurut dia, ketika ekonomi global tak sebaik sebelumnya, maka investor terutama asing otomatis akan menunggu (wait and see) untuk berinvestasi di Indonesia. Apalagi, di tengah kondisi tersebut Indonesia juga menyelenggarakan Pemilu dan Pilpres 2019.

Pelaksanaan pesta demokrasi tersebut membuat investor makin berhati-hati untuk masuk ke Indonesia. Karena itulah, investasi belakangan kemarin cenderung menurun.

David mengatakan untuk mengatasi pelambatan investasi tersebut, pemerintah sebenarnya sudah menerapkan sistem perizinan investasi secara online dan terintegrasi melalui kebijakan Online Single Submission. Namun, ia menilai pelaksanaan sistem tersebut sampai saat ini masih kurang maksimal.

Rombak Tim Ekonomi

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan penurunan investasi dan ekspor juga dipicu oleh kinerja tim ekonomi Jokowi. Ia menilai Jokowi perlu merombak tim ekonominya.

Perombakan perlu dilakukan terhadap anggota kabinet di bidang ekonomi yang berasal dari unsur politik. Pasalnya, kepemimpinan menteri berlatar belakang politik di sejumlah pos kementerian bidang ekonomi seperti, perdagangan dan perindustrian cukup mengganggu pemerintah dalam menggeber kinerja investasi dan ekspor.

“Menteri-menteri yang latar belakangnya dari parpol kalau dilihat kan kinerjanya buruk sekali. Perindustrian, kontribusinya turun terus. Perdagangan, neraca perdagangan turun. Pertanian, meski tidak berasal dari parpol tetapi saya rasa afiliasi politiknya cukup kental sehingga kalau dilihat dari sektor pertanian juga tidak terlalu baik,” ungkapnya.

Baca Juga:   FARA Adukan Jokowi ke Bawaslu Terkait Peresmian Tol Gratis Suramadu

Berbeda, Masyita memberikan catatan untuk Kementerian Perindustrian. Menurut dia, kinerja buruk kementerian tersebut tercermin dari pertumbuhan industri yang di bawah 5 persen, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan perubahan apa pun yang dilakukan Jokowi terhadap anggota kabinetnya, kalau ego sektoral tidak dibenahi akan sama saja; kinerja investasi dan ekspor tidak akan bisa dibenahi.