Kebijakan Suku Bunga BI Makin Tak Jelas

Rekanbola – Bank Indonesia (BI) tahun ini tampaknya cukup agresif menaikkan suku bunga acuan. Tercatat sejak Mei lalu, BI sudah lima kali menaikkan suku bunga. Kenaikan pertama dilakukan Mei lalu, saat komando BI masih dipegang oleh Agus Martowardojo.

Waktu itu, BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan mereka 25 basis poin menjadi 4,5 persen.

Kenaikan kedua, dilakukan akhir Mei lalu. Saat itu, BI yang dikomandani oleh Perry Warjiyo memutuskan menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 4,75 persen.

Kemudian, kenaikan ketiga sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dilakukan akhir Juni lalu.

Sedangkan kenaikan suku bunga acuan keempat sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen dilakukan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI 14-15 Agustus 2018.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa BI masih membuka kemungkinan untuk menaikkan suku bunga kembali. Kemungkinan tersebut dibuka seiring dengan potensi kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS The Fed.

The Fed masih membuka kemungkinan untuk menaikkan suku bunga acuan mereka sebanyak dua kali lagi sampai akhir tahun ini.

Wacana kenaikan suku bunga acuan tersebut mulai membuat pengusaha ketar ketir. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan walau memahami kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI, dunia usaha juga perlu mengukur ketahanan dalam mengahadapi kebijakan tersebut.

Saat ini, dunia usaha memang belum memutuskan untuk mengerem ekspansi usaha. Tapi, kalau kenaikan suku bunga dilakukan BI kembali, dunia usaha akan mulai memikirkan untuk mengerem ekspansi usaha.

Pasalnya suku bunga yang tinggi dikhawatirkan akan turut mendorong kenaikan bunga kredit dan membebani dunia usaha.

Baca Juga:   Ingin Susul Vietnam, Kementan Genjot Produksi Kopi RI

“Khusus untuk UMKM, biasanya bunga lebih tinggi, jadi semakin bunga naik, semakin berat juga buat mereka,” katanya beberapa waktu lalu.

Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan bahwa kekhawatiran dunia usaha tersebut memang wajar. Apalagi belakangan ini tolak ukur yang digunakan oleh BI dalam menaikkan suku bunga acuan mulai tak jelas.

Ketidakjelasan tersebut terlihat dalam kenaikan suku bunga acuan BI yang terakhir. Piter melihat bahwa kebijakan BI dalam menaikkan suku bunga acuan Agustus kemarin yang hanya mendasarkan pada pelemahan rupiah sampai Rp14.600 per dolar AS, terlalu terburu-buru.

Pasalnya, pelemahan rupiah kemarin hanya terjadi akibat sentimen yang tidak ada kaitannya dengan suku bunga AS.

Sentimen pertama, gejolak keuangan di Turki. Kedua, pelebaran defisit neraca transaksi berjalan yang melebar ke 3 persen dari PDB.
Piter menilai bahwa dua sentimen tersebut tidak berkaitan besar dengan kebijakan suku bunga.
Untuk masalah defisit neraca transaksi berjalan misalnya, masalah lebih banyak dipicu oleh kinerja perdagangan dalam negeri yang memble. Dengan kata lain, untuk mengatasi masalah ini yang harus dibenahi adalah kinerja perdagangan.
Piter mengatakan bahwa kalau mengacu pada The Fed, kenaikan bunga acuan tahun ini hanya akan mentok di level 5,75 persen.
Ketidakjelasan tersebut, menurutnya, telah menimbulkan ketidakpastian bagi kalangan dunia usaha sehingga.

“Dalam menjalankan usaha, pengusaha butuh kepastian, alasan yang digunakan menaikkan bunga kemarin menimbulkan ketidakpastian bagi mereka. Kalau alasannya seperti itu, pengusaha tidak bisa membuat perencanaan,” katanya.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan bahwa untuk masalah pelebaran defisit neraca transaksi berjalan sebenarnya pemerintah memiliki peran penting.

Pemerintah perlu mengatasi masalah tersebut dengan salah satunya menggenjot kinerja perdagangan. Sayangnya, pemerintah sudah terlambat dalam mengambil langkah.
Sejumlah kebijakan yang mereka ambil agar masalah defisit neraca transaksi berjalan bisa diatasi, seperti melaksanakan perluasan kebijakan pencampuran biodiesel pada BBM agar impor minyak bisa ditekan dan juga menghentikan impor barang tak penting, sampai saat ini belum dijalankan.
“Semua terlambat, masih abu-abu, masih berputar-putar pada wacana,” katanya.
Bhima mengatakan pemerintah perlu segera bertindak cepat agar ekonomi tak semakin terpuruk.
Pasalnya, dua amunisi yang dimiliki BI untuk menjaga rupiah, yaitu cadangan devisa dan juga kenaikan suku bunga saat ini sudah habis-habisan dikerahkan.
Membiarkan BI bekerja sendirian bisa menimbulkan risiko. Jika BI dibiarkan mengeluarkan senjata suku bunga mereka, dikhawatirkan ekonomi ke belakang bisa makin tertekan.
Bhima memperkirakan kenaikan suku bunga yang agresif pada akhirnya bisa menekan pertumbuhan ke bawah 5 persen.
“Begitu juga kalau cadangan devisa digunakan dan tersisa di bawah US$100 miliar, itu tidak bagus dari sisi psikologis,” katanya.
(Kredit : www.cnnindonesia.com)