Kemendagri: Iklan Kampanye Perlu Dibatasi

Rekanbola Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto memandang perlu membatasi iklan kampanye supaya berkeadilan bagi partai politik atau bakal calon anggota legislatif yang memiliki sedikit dana untuk beriklan.

“Pengaturan iklan dilakukan agar prinsip kampanye yang berkeadilan dan mengedukasi masyarakat dapat diwujudkan dalam penyiaran dan pemberitaan,” kata Widodo di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Jakarta, Selasa (16/10).

Widodo menjelaskan hal tersebut ketika memberikan keterangan selaku perwakilan Pemerintah dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan dua perseorangan warga negara Indonesia, yaitu Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim.

Dengan dibatasinya iklan kampanye, menurut dia, pesan kampanye dapat disampaikan secara positif kepada masyarakat, tidak menimbulkan keributan atau keonaran di tengah masyarakat akibat adanya kampanye yang bersifat negatif.

“Misalnya, menyerang partai politik atau bakal calon anggota legislatif dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan,” tambah Widodo.

Bila iklan kampanye tidak dibatasi, kata Widodo, akan menimbulkan potensi bagi partai politik dan bakal calon anggota legislatif yang memiliki banyak dana untuk berlomba-lomba dalam konotasi negatif dalam mempromosikan partai politiknya.

“Sekali lagi ini menjadi tidak adil bagi partai politik yang mempunyai nilai-nilai ideologis tetapi dana terbatas. Hal ini karena partai tersebut tidak dapat melakukan pendekatan ke masyarakat melalui media,” katanya.

Menurut Widodo yang mewakili Pemerintah, pada saat ini masyarakat memiliki kecenderungan untuk menentukan pilihannya berdasarkan persepsi yang dibentuk oleh media.

Ia menjelaskan bahwa secara prinsipiil, undang-undang ini diperlukan sebagai dasar bentuk penyederhanaan dan penyelarasan, serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Baca Juga:   Bournemouth Tegaskan Sama Sekali Tidak Takut Pada MU

Selain itu, ketentuan a quo juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait dengan pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang.

“Oleh karena itu, mengingat sudah tepatnya tindakan pembentuk undang-undang, kiranya sudah sepatutnya permohonan uji materiil undang-undang a quo tidak dapat diajukan pengujian materi di Mahkamah Konstitusi,” ujar Widodo.

Sebelumnya, pada sidang pendahuluan PSI mengajukan permohonan uji Pasal 1 Angka 35, Pasal 20, Pasal 275 Ayat (2), serta Pasal 276 Ayat (2) UU Pemilu.

Dalam sidang pendahuluan sebelumnya, kuasa hukum PSI Surya Tjandra mengatakan bahwa alasan PSI mengajukan uji pasal tersebut terkait dengan kesempatan mengajukan kampanye.

Menurut undang-undang a quo, sebagian besar proses kampanye akan diambil alih oleh KPU dan pada prosesnya kemudian difasilitasi oleh KPU.

Sebagai partai baru, PSI berharap dapat diberikan waktu lebih panjang untuk berkampanye.