Kongres V PDIP di Bali Telan Biaya Rp 17 Miliar

REKANBOLA – Kongres V PDIP akan disemarakkan dengan berbagai acara budaya dan panggung hiburan. Kongres yang diselenggarakan di Pulau Dewata pada 8-11 Agustus itu disebut menelan biaya Rp 17,4 miliar.

“Totalnya Rp 17,6 miliar. Semua akomodasi kita siapkan, termasuk acara kongres kita, kita siapkan semua,” kata Wakil Bendahara Umum PDIP Rudianto Tjen di Grand Inna Bali Beach Hotel, Denpasar, Bali, Rabu (7/8/2019).

Menurut Rudianto, dana tersebut berasal dari gotong royong kader partai. Karena pendanaan sudah terpenuhi, DPP PDIP menegaskan kepada seluruh kader yang hadir di Kongres untuk tidak meminta sumbangan kepada siapapun.

“Dan kemudian karena dana gotong royong sudah cukup, DPP telah menerbitkan surat kepada seluruh kader yang datang ke arena Kongres ini bahwa tidak boleh ada peserta Kongres atau anggota partai kita meminta sumbangan kepada siapapun. Karena dana, pendanaan secara gotong royong sudah dipenuhi,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan Kongres V PDIP di Bali ini bisa menggerakkan ekonomi setempat. Pasalnya, tak hanya para pengurus partai, ribuan undangan lain juga bakal hadir di area Kongres.

“Dengan kita adakan kongres di Bali ini, kita harapkan, bisa menjadikan ekonomi rakyat di Bali ini terus bergulir. Selain kita adakan acara di sini (Grand Inna Bali Beach Hotel), penggembira kita kan banyak sekali puluhan ribu. Mereka datang ke sini, makan, minum, belanja. Sehingga ekonomi kerakyatan disini diharapkan bergerak demikian cepat, dan membuat PAD ini bergerak,” tutur Rudianto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan surat instruksi agar larangan meminta sumbangan sengaja dikeluarkan sebagai pengingat agar para kader tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk Kongres. Menurutnya, dana yang digunakan untuk Kongres juga akan dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:   Ijtima Ulama II, Istana: Jangan Campur Aduk Agama dengan Politik

“Surat instruksi ini penting karena kami menginstruksikan kepada seluruh daerah, terutama legislatif dan eksekutif partai untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, terlebih mengatas namakan Kongres,” ucap Hasto.

“Mengingat seluruh biaya Kongres sudah dipenuhi dengan cara gotong royong, dan namun akan jadi tanggung jawab partai politik untuk melaporkan itu dengan audit partai politik,” pungkasnya.