KPK dan Istana Dituntut Tangani Kasus Ini

Rekanbola Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung KPK dan Istana Negara.

Aksi itu dilakukan karena pihak dari Kamerad telah menemukan adanya dugaan praktek korupsi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait Sarana dan Prasarana UJian Calon Pegawai Negeri Sipil.

“Dalam investigasi kami pengadaan paket tersebut dilakukan melalui cara-cara yang tidak patut dan sangat tidak profesional, dimana kami menduga panitia lelang tender paket terindikasi melakukan praktik kongkalikong dengan salah satu kontraktor yang menjadi peserta tender,” ujar Haris koordinator Presidium Kamerad, Haris Pertama di lokasi, Kamis (1/11).

Gejala dan fakta-fakta terkait dugaan keterlibatan oknum BKN, lanjut dia, telah berakibat kerugian negara dan kualitas spec pengadaaan barang dapat mengakibatkan kerusakan dan berimplikasi pada kerugian hak peserta CPNS, karena sarana dan prasarana yang tidak refresentatif.

“Tender paket pengadaan sarana dan prasarana ujian CPNS oleh Badan Kepegawaian Negara merupakan tender yang dilakukan dengan super cepat,” kata dia.

Hal itu kata Haris terbukti dengan waktu upload dokumen yang sangat singkat selama 2 Jam, terhitung dari pukul 08.00-10.00, dengan durasi waktu upload yang sangat singkat tersebut maka sangat tidak mungkin upload dokumen yang begitu banyak dilakukan dalam durasi yang singkat, ditambah dengan akses domain website tender milik BKN sangat susah diakses dan sering mengalami down, dan pada akhirnya dialihkan ke LPSE Kemenkeu dan Mecusuar.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera memecat oknum di Badan Kepegawaian Negara yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Baca Juga:   Suriah Kutuk Fitnah Barat Terkait Senjata Kimia

“Kami juga meminta kepada KPK untuk segera turun tangan mengusut tuntas adanya dugaan praktik korupsi panitia ender Pengadaan Paket Sarana dan Prasarana Ujian CPNS 2018 dan kepada BPK untuk segera turun tangan memeriksa dengan seksama unsur kerugian Negara yang terjadi disebabkan adanya proses pelaksanaan tender yang tidak profesional di BKN,” kata dia.

“Kami akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini dengan melakukan langkah – langkah yang kami anggap benar. Apabila dalam waktu 3 x 24 Jam tuntutan ini tidak dipenuhi maka kami akan turun dengan aksi massa yang lebih besar,” dia menambahkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *