KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Kota Malang: Terkait Korupsi Massal?

Rekanbola – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini mendatangi rumah sejumlah anggota DPRD Kota Malang. Kedatangan KPK diduga untuk melakukan penggeledahan. Belum diketahui secara pasti, apakah ada sejumlah barang yang disita.

Dari rangkaian penggeledahan secara maraton digelar penyidik anti rasuah hari ini, salah satunya menyasar rumah dari Wakil Ketua DPRD Kota Malang Sony Yudiarto, di Jalan Ciliwung, Blimbing, Kota Malang.

Saat dikonfirmasi rekanbola, Sony membenarkan jika kediamannya didatangi penyidik KPK. Dia mengaku tengah berada di luar kota saat KPK mendatangi rumahnya.

“Iya itu benar, posisi rumah di Jalan Ciliwung. Sebelum datang menelepon saya, karena posisi lagi di luar kota saya sampaikan kepada istri,” ungkap Sony saat dihubungi rekanbola, Kamis (30/8/2018) siang.

Anggota Fraksi Partai Demokrat ini tak mengetahui apa saja yang dilakukan KPK di rumahnya. Termasuk adanya barang bukti yang disita, karena keberadaannya tak di lokasi. “Apa saja yang dilakukan saya tidak tahu. Saya belum menghubungi istri lagi,” bebernya.

Sony juga menyampaikan, jika 1 September 2018 nanti, dirinya menerima panggilan KPK untuk menjadi saksi atas penetapan tersangka Ribut Harianto politisi PAN di Komisi D DPRD Kota Malang. “Sabtu (1 September 2018), saya dipanggil sebagai saksi, untuk tersangka Pak Ribut,” tegasnya.

Dikatakan, langkah penyidikan KPK masih seputar kasus korupsi massal yang menjerat belasan anggota DPRD Kota Malang. “Untuk kasusnya masih yang dulu (suap APBD Perubahan tahun anggaran 2015),” tandasnya. Ketika rekanbola bertandang ke alamat rumah Sony, tak menemui penyidik KPK. Ada informasi mereka sudah berpindah ke lokasi lain.

Informasi yang dihimpun rekanbola, ada enam anggota DPRD Kota Malang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan suap APBD-perubahan tahun anggaran 2015, salah satunya adalah Ribut Harianto.

Baca Juga:   Menteri Basuki: Celah Korupsi dari Proses Pengadaan Barang

Penggeledahan rumah anggota DPRD juga telah digelar tim penyidik KPK. Setidaknya, belasan rumah anggota DPRD yang kini masih aktif digeledah. Hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan resmi soal kegiatan yang dilakukan di Kota Malang. Juru bicara KPK Febri Diansyah berulangkali dihubungi tak memberikan jawaban.

Korupsi massa melibatkan DPRD dan wali kota non aktif Moch Anton diungkap KPK. Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Ketua DPRD Malang 2014-2019 M Arief Wicaksono dan Kadis PU Malang 2015 Jarot Edy Sulistiyono. Keduanya pun saat ini telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

KPK kemudian mengembangkan kasus ini dan menetapkan 19 orang tersangka, yaitu Anton selaku Wali Kota Malang 2013-2018 serta 18 anggota DPRD periode 2014-2019.

KPK menyebut Anton memberikan suap Rp 700 juta ke Arief melalui Jarot. Setelah itu, Arief disebut membagikan Rp 600 juta ke para anggota DPRD Malang.

Jika dirangkum, ada 3 politikus PDIP, 4 PKB, 1 Gerindra, 3 Demokrat, 2 PAN, 1 PPP, 1 Hanura, dan 3 Golkar. Berikut ini identitas lengkapnya:

1. Moch Anton – Wali Kota Malang non aktif
2. Suprapto – Anggota DPRD Kota Malang – PDIP
3. Zainuddin – Wakil Ketua DPRD Kota Malang – PKB
4. Sahrawi – Anggota Kota DPRD Malang – PKB
5. Salamet – Anggota Kota DPRD Malang – Gerindra
6. Wiwik Hendri Astuti – Wakil Ketua DPRD Kota Malang – Demokrat
7. Mohan Katelu – Anggota DPRD Kota Malang – PAN
8. Sulik Lestyowati – Anggota DPRD Kota Malang – Demokrat
9. Abdul Hakim – Anggota DPRD Kota Malang – PDIP
10. Bambang Sumarto – Anggota DPRD Kota Malang – Golkar
11. Imam Fauzi – Anggota DPRD Kota Malang – PKB
12. Syaiful Rusdi – Anggota DPRD Kota Malang – PAN
13. Tri Yudiani – Anggota DPRD Kota Malang – PDIP
14. Heri Pudji Utami – Anggota DPRD Kota Malang – PPP
15. Hery Subiantono – Anggota DPRD Kota Malang – Demokrat
16. Ya’qud Ananda Gudban – Anggota DPRD Kota Malang – Hanura
17. Rahayu Sugiarti – Anggota DPRD Kota Malang – Golkar
18. Sukarno – Anggota DPRD Kota Malang – Golkar
19. Abdulrachman – Anggota DPRD Kota Malang – PKB

Baca Juga:   BW Disebut Seperti Politisi Saat ke MK, BPN: Jangan Perkeruh Suasana