KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg, Ical: Jangan Sampai Langgar UU

Rekanbola – Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical menanggapi aturan KPU soal mantan narapidana korupsi dilarang nyaleg. Menurutnya aturan tersebut harus berdasarkan undang-undang.

“Menurut saya semua harus berdasarkan UU. Apa yang ada pada UU ya kita penuhi, di bawah UU ada peraturan pemerintah dan lain sebagainya,” ujar Ical di kediamannya, Jl Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).

Ical menyebut, ada banyak turunan aturan di bawah undang-undang. Namun dia mengingatkan, aturan-aturan itu tidak boleh melanggar aturan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah UU Pemilu.

“Tapi peraturan yang ada di bawah, tidak boleh dibentuk melanggar aturan yang ada di atasnya,” kata Ical.

Diketahui, KPU akan membuat aturan mantan narapidana korupsi dilarang maju sebagai calon anggota legislatif pemilu 2019. Aturan ini akan masuk dalam Peraturan KPU Pasal 8 tentang pencalonan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Tak cuma eks koruptor, KPU juga bakal melarang eks terpidana bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual pada anak sebagai caleg. KPU pun akan mengirimkan rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur larangan tersebut ke Kemenkum HAM. Draf PKPU itu sudah final.

“Sudah dirapikan dan artinya kita sudah final. Bahwa kita akan memasukkan norma itu dalam PKPU,” kata komisioner KPU Wahyu Setiawan usai diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5).

Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, eks narapidana masih diperbolehkan untuk maju di Pileg 2019, termasuk para mantan koruptor. Aturan soal eks napi korupsi dilarang nyaleg pun menuai pro dan kontra.

 

(Sumber : detik.com)

Baca Juga:   Golkar ultimatum pengamat yang bilang Airlangga bakal jadi tersangka KPK