Legislator: BPK Perlu Audit Kementan

Rekanbola Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fauzi Amro, mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit terhadap Kementerian Pertanian untuk mengetahui pertanggungjawaban penggunaan anggaran Kementerian Pertanian.

“Pertanggungjawaban audit ke BPK. Kita lihat nanti,” tutur Fauzi di Jakarta, Kamis (25/10).

Pasalnya, menurut dia, ada selisih yang jauh perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap proyeksi produksi padi dengan yang disajikan Kementerian Pertanian (Kementan).

Selisih hasil kalkulasi BPS sebanyak 56,54 juta ton beras sangat berbeda dengan yang disuguhkan Kementan sebanyak 80 juta ton beras.

Sementara itu, Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta BPK bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengusut pengelolaan anggaran di Kementan.

“Supaya kelihatan jelas, ke mana saja anggaran yang dikelola Kementan,” kata Uchok.

Selain itu, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk menysukseskan program ketahanan pangan.

Pihaknya mencatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp23,8 triliun ke Kementan.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan bahwa pihaknya sudah mengingatkan agar Kementan tidak terburu-buru untuk mengklaim bahwa produksi padi mengalami surplus sebanyak 13,3 juta ton beras.

Menurut dia, data tersebut masih bisa mengalami perubahan hingga akhir 2018.

“Kami sudah sering sampaikan tunggu dari publikasi BPS sebelum mengeluarkan data. Kami juga selalu bilang jangan kampanye surplus berlebih. Ini ‘kan dalam batas waktu tertentu bisa turun dan bisa naik juga,” katanya.

Jika ingin membuktikan dugaan penyelewengan anggaran, kata Alamsyah, hal tersebut merupakan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit.

Selain produksi beras Kementan, kata dia, hal lain yang perlu diaudit adalah masalah cetak sawah, anggaran belanja alat produksi pertanian, dan produksi pertanian yang lainnya.

Baca Juga:   PKB Klaim Jadi Partai Pertama yang Dipimpin Milenial

“Cetak sawah, apa sudah produksi apa belum dimanfaatkan? Menurut saya, itu tugas BPK (untuk mengaudit),” kata Alamsyah.