Mantan pejabat Bakamla sebut disodorkan surat pernyataan tak jelas oleh Kabakamla

Rekanbola.com –  Sidang lanjutan kasus suap pengadaan proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, dengan agenda pemeriksaan terdakwa Nofel Hasan, mantan Kabiro Perencanaan Umum Bakamla. Dalam sidang tersebut, Nofel mengaku disodorkan sebuah surat oleh Kepala Bakamla, Laksmana Arie Sudewo.

Arie meminta Nofel memberi tanggapan atas surat tersebut. Namun Nofel mengaku aneh terhadap surat yang dianggapnya tidak jelas isi serta maksud suratnya.

“Di sini ada surat pernyataan maksudnya apa?” tanya Jaksa Penuntut Umum kepada Nofel, Rabu (7/2).

“Saya dengar ada surat saya dipanggil Kepala Bakamla di sana ada Bambang Udoyo selaku ketua PPK, di meja ada surat itu belum ditandatangani Udoyo, saya ditanya Kabakamla ada pendapat saya terhadap surat ini, dalam surat ini tidak jelas juga yang buat siapa, siapa yang menyodorkan maksudnya untuk apa tuh tidak jelas kalau surat ini dokumen perencanaan harusnya dibuat semua untuk siapa nya tidak jelas,” ujar Nofel menjelaskan.

Terlebih lagi, alasannya meragukan surat tersebut lantaran pelaksanaan lelang, dan anggaran terhadap proyek alat satelit monitoring dan drone mulai dikerjakan. Nofel tidak meyakini surat tersebut berkaitan dengan dukungan perencanaan proyek.

“Ini sudah pelaksanaan anggaran. Saya sangsikan dalam rangka apa surat dibuat, ini bukan kaitan rencana anggaran,” ujarnya.

Diketahui dari kasus ini Novel Hasan menerima Rp 1 miliar dari PT Melati Technofo Indonesia selaku pemenang lelang proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla. Awalnya nilai proyek tersebut senilai Rp 400 miliar namun Kementerian Keuangan melakukan efisiensi anggaran sehingga untuk proyek alat satelit monitoring hanya dicairkan sebesar Rp 220 miliar.

Baca Juga:   Lubis Tewas Kecelakaan di Parapat, Alumni Taman Siswa Siantar Berkabung

Nofel juga diminta untuk membuka anggaran proyek drone senilai Rp 500 miliar. Namun hingga dirinya berstatus terdakwa anggaran tersebut tidak bisa dicairkan.

Dari kasus ini juga terungkap beberapa pihak yang diduga turut serta kongkalikong salah satunya anggota Komisi I DPR yang saat ini berada di Komisi III DPR Fayakhun Andriadi. Fayakhun bahkan sempat bersitegang dengan stafsus Kabakamla, Ali Fahmi karena keduanya saling mengklaim berjasa menetapkan anggaran pada dua proyek tersebut. Politisi Golkar itu bahkan disebut turut menerima USD 900 ribu yang diperuntukan kegiatan Munaslub Golkar, serta jatah Rp 12 miliar untuk dirinya.

Uang-uang tersebut ditransfer oleh Muhammad Adami Okta, anak buah Fahmi Darmawansyah, Komisaris PT MTI, melalui akun bank ataupun perusahaan investasi di luar negeri.

 

Baca Juga :

 

Hasil gambar untuk MInion logo