Mau Wisata ke Selandia Baru? Siap-siap Kena Pajak Turis!

Rekanbola – Pemerintah Selandia Baru pada hari Jumat (15/6/2018) mengungkapkan rencana untuk menerapkan pajak bagi sebagian besar wisatawan guna mendanai infrastruktur dan meredakan kesulitan di sektor pariwisata yang sedang booming negara Pasifik Selatan ini.

Pajak baru hingga NZ$35 (Rp 341.000) per orang akan mulai diberlakukan di pertengahan tahun 2019, di tengah program “China New Zealand Year of Tourism”. Kebijakan ini  diprediksi akan menambahkan pendapatan negara sebesar NZ$57 juta sampai NZ$89 juta (Rp555,34 miliar-Rp867,11 miliar) per tahun untuk mendanai konservasi dan infrastruktur.

“Hanya adil jika mereka melakukan kontribusi kecil sehingga kami bisa bantu menyediakan infrastruktur yang mereka perlukan dan lebih baik dalam melindungi tempat-tempat alami yang mereka nikmati,” kata Menteri Pariwisata Kelvin Davis dalam sebuah pernyataan lewat surel yang dilansir dari CNBC International.

Pelancong dari negara tetangga Australia yang menjadi sumber turis nomor satu ke Selandia Baru akan dikecualikan dari pajak itu. Namun, sumber wisatawan utama lainnya akan dikenakan pajak, termasuk China, Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Pajak itu akan diambil melalui pengajuan visa dan otoritas perjalanan elektronik baru di mana mereka yang bisa mendapatkan visa kedatangan (visa on arrival) dengan membayar biaya.

Rekor kenaikan pariwisata selama empat tahun terakhir telah memicu pertumbuhan ekonomi Selandia Baru yang mengesankan. Namun, pertumbuhan itu menyebabkan kesusahan infrastruktur, ditambah lagi para warga local mengeluhkan jalan yang sebelumnya alami dan tenang menjadi penuh orang dan sampah.

Negara kecil dengan populasi sekitar 4,5 juta orang ini mengalami lonjakan jumlah kunjungan hampir 30% sejak 2015 menjadi 3,8 juta sampai di bulan April, menurut data dari Kementerian Bisnis, Inovasi dan Ketenagakerjaan.

Baca Juga:   Ditusuk Orang Tak Dikenal, Pengamen Meninggal di Cileungsi

Pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern memimpin di bulan Oktober, mengakhiri kekuasaan partai Nasional yang sudah hampir satu dekade. Partai Buruh dari Adern berkampanye untuk membuat perekonomian “berfungsi bagi semua warga Selandia Baru” dan menyuarakan nada yang lebih proteksionis, termasuk larangan sebagian besar warga negara asing untuk membeli rumah.

(Sumber : cnbcindonesia.com)