Membandingkan Manfaat Utang Era Soeharto Hingga Jokowi

Rekanbola – Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berkoar-koar soal utang luar negeri. Maklum, per November 2018 kemarin total utang luar pemerintah pusat sudah mencapai Rp4.395,9 triliun.

Dengan besaran tersebut, Sandi menghitung setiap bayi yang baru lahir dipaksa harus menanggung utang Rp13 juta. Mengutip Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, utang per kapita Indonesia pada 2017 sebesar US$1.089 atau Rp15,7 juta (kurs Rp14.4773 per dolar AS). Utang itu masih lebih rendah ketimbang India, Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Di India, misalnya, utang per kapita mencapai US$1.351 atau Rp19,5 juta, Vietnam US$1.435 atau Rp20,7 juta , Thailand US$2.655 atau Rp38,4 juta , dan Malaysia US$5.463 atau Rp79 juta.

Bahkan, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang, utang per kapita RI malah lebih jauh lagi. Satu orang di AS, misalnya, menanggung utang US$62 ribu atau Rp897 juta. Sementara di Jepang, per orang menanggung US$85 ribu atau Rp1,2 miliar.

Sementara itu, per November, rasio utang pemerintah masih berada di kisaran 29,91 persen dari asumsi produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp14.6792,42 triliun. Rasio tersebut masih jauh jika dibandingkan Vietnam yang berada di kisaran 60 persen, Thailand yang mencapai 40 persen dan Malaysia yang berada di kisaran 50 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan sebenarnya utang tidak hanya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi saja. Utang juga pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.

Dilansir dari berbagai sumber, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah juga menghimpun utang. Selama memimpin sejak Maret 1967-Mei 1998, utang yang dihimpun pemerintah mencapai Rp551,4 triliun, setara 57,7 persen dari PDB.

Baca Juga:   Sebelum Memutuskan Nikah, Sudah Nabung untuk 5 Hal Ini?

Utang pemerintah terus berlanjut. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie yang berjalan hanya dalam waktu 17 bulan, utang naik Rp387,4 triliun menjadi Rp938,8 triliun. Rasio utang pemerintah saat itu mencapai 85,4 persen dari PDB.

Utang berlanjut pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Saat itu utang bertambah menjadi RpRp1.271,18 triliun. Pada masa Megawati Soekarno Putri, utang bertambah menjadi Rp1.299,50 triliun.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, utang bertambah menjadi Rp2.608,78 triliun. Ani mengatakan utang selain dibutuhkan untuk menutup defisit APBN, juga dihimpun untuk membantu membangun pendalaman pasar keuangan dan obligasi di dalam negeri.

Pengamat ekonomi dari Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan utang terjadi karena tabungan masyarakat saat ini masih. Ketiadaan tabungan masyarakat tersebut membuat pemerintah harus memenuhi kebutuhan pembangunan dengan menarik utang.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan setiap utang yang dihimpun pemerintah dari masa ke masa memiliki fokus pemanfaatan berbeda-beda. Untuk masa Soeharto misalnya, utang banyak dihimpun untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Pada masanya, pembangunan infrastruktur seperti irigasi, bendungan dan jalan berjalan besar-besaran. Selain itu, utang juga digunakan untuk pengendalian harga lewat subsidi.

Sebelum krisis ekonomi 1997/1998, pengelolaan utang era Soeharto terbilang efisien dan efektif. Kondisi ini tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1965, atau tiga tahun sebelum Soeharto menjabat, pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 1,08 persen. Tapi saat memerintah, Soeharto dengan kebijakan termasuk utang yang ia himpun berhasil membalikkan keadaan.

Pertumbuhan ekonomi di eranya pelan tapi pasti berhasil dipacu. Bahkan sempat bisa dipacu ke level 10,92 persen.

Pada masa Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati  dampak utang tidak terlihat jelas. Maklum, masa jabatan ketiga presiden tersebut terbilang singkat. “Penggunaan belum cukup signifikan apakah itu berhasil atau tidak,” katanya.

Baca Juga:   Zlatan Ibrahimovic Sepakati Kontrak di AC Milan

Sementara itu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, utang banyak dihabiskan untuk memperbesar alokasi subsidi bagi masyarakat. Salah satu subsidi yang bisa dilihat di sektor energi.

Pada masa pemerintahan SBY, alokasi subsidi energi bisa mencapai Rp400-Rp500 triliun dalam satu tahun fiskal. Subsidi tersebut memang berdampak besar pada peningkatan stabilitas konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

Di masa SBY, ekonomi berhasil dipacu rata-rata 6 persen. “Tapi itu bom waktu karena subsidi sama saja membakar uang, jadi tidak terlalu kelihatan hasilnya kecuali pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Sedangkan di era Jokowi, utang meskipun tidak tercermin 100 persen dalam APBN, banyak ditujukan untuk pembangunan infrastruktur. Pada masa Jokowi, negara banyak memberikan modal kepada BUMN untuk membangun infrastruktur.

Tercatat, pada 2015 pemerintah memberikan modal sebesar Rp41,4 triliun kepada 36 BUMN yang setengah di antaranya untuk pembangunan infrastruktur. Pada 2016, modal ke BUMN ditambah menjadi Rp53,98 triliun dan 2017 sebanyak Rp47,15 triliun.

Selain untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, utang era Jokowi juga digunakan untuk membayar utang. Data Kementerian Keuangan, total utang jatuh tempo pada kurun waktu 2014 sampai dengan 2018 yang dibayarkan pemerintah mencapai Rp1.628 triliun.

Utang jatuh tempo, dibayar pada 2014 sebesar Rp237 triliun, 2015 sebanyak Rp226,26 triliun, 2016 sebesar Rp322,55 triliun, 2017 sebesar Rp350,22 triliun dan 2018 kemarin Rp492,29 triliun.

Fithra mengatakan dampak utang yang dihimpun oleh pemerintahan Jokowi saat ini belum terlihat jelas. Dampak tersebut tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih macet di kisaran 5 persen selama masa pemerintahan Jokowi.

Menurutnya kecilnya dampak tersebut terjadi karena pembangunan infrastruktur era Jokowi kurang mendukung pertumbuhan sektor industri. Walaupun infrastruktur era Jokowi digenjot habis-habisan, kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi justru menurun jadi 19 persen.

Baca Juga:   Mau Bagi-bagi 1.000 Pengering Padi, Mentan akan Siapkan Rp 1 T

Kontribusi tersebut turun jika dibandingkan era Soeharto yang bisa mencapai 30 persen. “Ini terjadi karena kami tidak melihat koneksi kuat antara infrastruktur yang dibangun dengan pertumbuhan dari industri,” katanya.

Fithra mengatakan masalah tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Muliadi mengatakan Jokowi perlu mengerem ambisinya dalam membangun infrastruktur.

“Sampai dengan konsidi terkahir ini posisi utang masih aman tapi banyak ekonom sudah mengingatkan Jokowi untuk sementara tidak lagi melanjutkan pembangnunan infra dengan mempertimbangkan rasio utang luar negeri, karena pada saat yang bersamaan Pak Jokowi juga memberikan subsidi sosial,” ujar Muliadi.