Menko Darmin Sentil BPS karena Tak Sediakan Lagi Data Beras

REKANBOLA Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menghadiri peringatan hari statistik nasional di Kantor Pusat Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, pada Rabu ini. Dalam kesempatan tersebut, Darmin sempat menyinggung BPS yang tak memiliki data stok beras sejak 2015.

“Saya lihat data statistik, ada cabai, bawang itu datanya terakhir 2017. Lihat lagi, ada jagung, singkong, datanya terakhir 2015, beras ternyata juga 2015. Jadi kelihatannya BPS tidak melanjutkan publikasi data pangan dan bahan makanan setelah 2015,” ujar Darmin, Rabu (26/9/2018).

Data ketersediaan beras sangat dibutuhkan untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, dia berharap lembaga tersebut segera menyelesaikan penghimpunan data beras agar tak lagi menjadi polemik.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada yang diperbaharui dan diterbitkan, supaya kita harus ada yang menerbitkan data, meski tidak terlibat langsung dengan persoalan itu,” jelasnya.

Mendapat permintaan Menko Darmin, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan data beras. Dia menargetkan sebelum akhir tahun data sudah dipublikasikan. “Targetnya, akhir tahun ini,” ucapnya singkat.

Sebelumnya, polemik impor beras medium antara Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso (Buwas) dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita kian meruncing. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan data proyeksi produksi Kementerian Pertanian (Kementan) jadi sebab.

Menurut Darmin, jika data proyeksi produksi tepat sesuai angka yang diberikan Kementan, ia tak akan mengambil langkah impor. “Tapi yang punya instrumen itu adalah Kementerian Pertanian. Kami juga bikin dengan satelit, tapi tetap tidak bisa dibilang sama. Makanya koordinasinya, kami sudah bilang, betulkan data itu,” jelasnya.

Baca Juga:   GarudaFood Bakal Jual 15% Saham di Pasar Modal Tahun Ini

Di mana sebenarnya sumber persoalan data pangan ini bermula? Pemerintah tidak lagi memiliki data pangan resmi, setelah Badan Pusat Statistik “puasa” merilis data pangan sejak 2015 silam. Sejak itu BPS tidak lagi mengeluarkan data produksi beras, melainkan hanya data berupa ekspor dan impor beras.