MUI Imbau Para Capres dan Cawapres Tidak Bikin Gaduh

Rekanbola – Masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu legislatif tahun 2019, telah dimulai. Suasana damai dan kondusif diharapkan bisa dijaga oleh masing-masing pasangan calon.

Ada dua pasangan calon yang ikut pemilu presiden, yakni nomor urut 01 Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin, dan pasangan nomor 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno. Sementara pemilu legislatif, diikuti oleh 16 partai politik, yang akan berlangsung bersamaan pada April 2019.

Sehubungan dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada penyelenggara pemilu untuk bersikap jujur, adil dan profesional. Dengan begitu, dapat terselenggara pemilu yang tertib, aman, damai dan bermartabat.

“Sehingga rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, merasa gembira dengan tanpa adanya tekanan dan paksaan,” ujar Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi kepada rekanbola, Rabu, 26 September 2018.

Zainut meminta kepada aparat kepolisian untuk bertindak tegas, adil, transparan dan profesional. Penegakan hukum harus dilakukan kepada siapa pun, tanpa membedakan partainya. Dengan begitu, masyarakat mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam menunaikan hak-hak konstitusionalnya.

Kemudian, ia juga meminta kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan media massa diharapkan dapat memerankan diri sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Serta ikut membantu mendinginkan suasana selama masa kampanye.

“Agar pesta demokrasi yang menjadi hajatan nasional bangsa Indonesia dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan menggembirakan,” katanya.

Sementara itu, peserta pemilu, apakah itu pasangan capres-cawapres, partai politik, tim sukses, dan juru kampanye, hendaknya dapat menciptakan suasana yang kondusif.

Ia mencontohkan, dalam menyampaikan pendapat harus tetap mengindahkan nilai-nilai kesantunan, kepatutan, akhlak mulia, serta menjauhkan diri dari praktik politik kotor seperti kampanye hitam,  provokasi, intimidasi, ujaran kebencian, hoaks, fitnah, politik uang dan politik SARA.

Baca Juga:   Mentan Optimalisasi 45 Ribu Lahan Rawa Lebak di Wajo

Pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin nasional, melalui sistem pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bagi dia, tujuan pemilu yang digelar lima tahun sekali ini, tidak hanya sekadar memilih dan mengganti pemimpin saja. Tetapi lebih dari itu, membangun sebuah peradaban bangsa yang religius, maju, demokratis, berdaulat, adil dan sejahtera.

Perbedaan pilihan hendaknya disikapi dengan penuh kedewasaan, saling menghormati dan saling memuliakan. Mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan golongan. Menjunjung tinggi semangat persaudaraan, persatuan dan kesatuan.

“Jadikanlah perbedaan aspirasi politik sebagai rahmat untuk saling menghormati dan memuliakan agar persaudaraan sebagai bangsa tetap terpelihara,” katanya.