PDIP Minta Gerindra-PKS Berembuk soal Nama Wagub Pengganti Sandi

Rekanbola – Partai Gerindra dan PKS belum menemui kata sepakat soal nama yang akan diusung sebagai Wakil Gubernur DKI pengganti Sandiaga Uno. PDIP meminta PKS-Gerindra segera berembuk.

“Ya seharusnya mereka duduk bareng duduk bareng kemudian mengusulkan pada gubernur dua nama. Jadi antara pengusung ini Gerindra-PKS duduk bareng kemudian disepakati mengusulkan dua nama. Disampaikan pada gubernur, gubernur sampaikan pada DPRD,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi, Senin (17/9/2018).

Gembong mengatakan pengajuan nama untuk wakil gubernur merupakan hak prerogatif partai pengusung. Prinsipnya, kata dia, nama Wagub DKI akan disampaikan Gubernur DKI Anies Baswedan ke DPRD DKI.

“Ini masih ranahnya dua partai pengusung. Prinspipnya gubernur menyampaikan pada DPRD dua nama yang diusulkan partai pengusung. Proses untuk jadi dua nama itu jadi kewenangannya bertiga. Gubernur dan partai pengusung. Karena yang menyampaikan gubernur,” ujarnya.

Gembong mengatakan 1 bulan kosongnya kursi Wagub DKI masih belum terlalu lama. Sebab, SK pemberhentian dari Presiden juga belum rampung. Sehingga, menurutnya, masih ada waktu Gerindra-PKS untuk menyepakati dua nama pengganti Sandiaga.

“Masih ada waktu untuk mereka melakukan kordinasi intensif untuk menyepakati dua nama ke gubernur, kemudian gubernur sampaikan ke DPRD,” paparnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif menyebut tak ada kesepakatan antara partainya dengan PKS soal Wagub DKI pengganti Sandiaga. Sehingga tiap partai harus mengajukan kandidat untuk dibawa ke DPRD DKI.

“Kalau ada kata kesepakatan, jadi persepsinya ada deal-deal. Kita patuh aturan aja, Gerindra akan serahkan satu nama, PKS harus satu nama juga. Voting di DPRD. Fraksi-fraksi lain ikut interaksi,” tutur Syarif.

Baca Juga:   Erick Thohir Bisa Ganggu Sumber Logistik Sandiaga

Dia memastikan pihaknya sudah bulat tetap mengajukan Ketua Gerindra DKI M Taufik. Rencananya, hasil pleno itu akan dibawa ke dalam rapat pimpinan daerah sebagai keputusan resmi.