Pekerja: Kelola Pelabuhan Harus Berlandaskan Konstitusi, Bukan Liberalisasi Asing

REKANBOLA – Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Nova Sofyan Hakim menegaskan bahwa pengelolaan pelabuhan nasional harus dilakukan dengan berlandaskan semangat konstitusi dan bukan liberalisasi asing. Sebab, pengelolaan pelabuhan menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Pengelolaan pelabuhan secara konstitusional adalah semangat nasionalisme yang murni. Pelabuhan gerbang ekonomi yang tata kelolanya berdampak langsung kepada rakyat dan pekerja pelabuhan itu sendiri. Negara wajib hadir tanpa kompromi,” kata Nova dikutip keterangannya di Jakarta, Minggu (11/11).

Namun demikian, hal ini kata Nova tidak sepenuhnya dilakukan. Pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia JICT dan Koja katanya malah kembali dijual ke asing untuk 20 tahun ke depan tanpa ada urgensi. Potensi ekonomi nasional yang besar dan kedaulatan atas aset strategis bangsa hilang total.

“Pembangunan pelabuhan baru NPCT-1 di ibukota negara tanpa memikirkan keberlangsungan teknis pembangunan sehingga dinyatakan ‘Gagal Kontruksi’. Ditambah asing bisa kontrol 100 persen atas pengelolaannya,” katanya.

Menurutnya, pinjaman asing Rp 20,8 triliun untuk pembangunan pelabuhan tanpa kajian kelayakan sehingga dananya menganggur 3 tahun dan negara harus membayar bunga utang yang tidak produktif tersebut. Ini dampak kerugian ekonomi yang terjadi saat ini dan berpotensi semakin buruk ke depannya.

“Dampak sosial atas liberalisasi asing di Pelabuhan tidak kalah terpuruk. Pekerja yang membangun produktivitas sehingga menjadikan pelabuhan petikemas Indonesia salah satu terbaik di Asia, malah di-PHK massal dan pola outsourcing yang melanggar aturan malah dipelihara.”

Kata Nova, secara proporsional, pekerja pelabuhan nasional adalah garda terdepan penjaga kedaulatan negara dan amanat konstitusi serta aturan. “Kami ingin pemenuhan hak pekerja pelabuhan yang berkeadilan dan sesuai aturan Undang-Undang. Pelabuhan dilarang memelihara outsourcing yang melanggar aturan.”

Baca Juga:   Upaya Pemerintah Ratakan Pembangunan Lewat Dana Desa

“Kami ingin pemerintah melakukan reformasi total agar negara hadir penuh dalam pengelolaan pelabuhan nasional. Kami mengajak seluruh komponen bangsa, mari bersama selamatkan pelabuhan nasional. Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.”