Pemerintah Siap Dikritisi Kinerjanya

Rekanbola Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan Pemerintah siap untuk dikritisi terkait hasil kerja selama empat tahun terakhir.

“Pemerintah sendiri sudah siap, apa saja yang ingin dikritisi, disoroti oleh yang di luar pemerintahan,” kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Senin (22/10).

Ia mengatakan, Pemerintahan Jokowi menyadari saat memasuki masa kampanye Pemilu berbagai hal pasti akan disampaikan termasuk kritis dari oposisi.

Namun, ia menegaskan, yang bisa merasakan pemerintahan ini berjalan baik atau tidak adalah rakyat.

“Ketika kepuasannya cukup tinggi, artinya pemerintahan ini sudah berjalan dengan baik,” katanya.

Pramono menegaskan, sebagai negara demokrasi maka Pemerintah memberi ruang sepenuhnya kepada oposisi untuk mengkritik.

“Kritik itu bagi kami pemerintah adalah obat kuat. Kami juga sama sekali tidak alergi atau menafikan. Pemerintahan siapapun perlu dikritik,” katanya.

Pramono melihat demokrasi di Tanah Air sudah mengalami pendewasaan, cukup modern, dan segala sesuatu ada ukurannya.

“Bahkan, apa yang menjadi temuan survei itu juga menjadi temuan dalam survei-survei lembaga lain dan kurang lebih sama angkanya, dan sebagainya,” katanya.

Fakta lain masih ada “swing voters” yang masih belum menentukan pilihan, sekitar 10-11 persen itu adalah angka dan tentunya dalam pemerintahan harus dapat merebut simpati publik untuk itu.

“Dan kami di pemerintahan meyakini itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi, kritik survei menjadi referensi pemerintah,” katanya.

Pramono menambahkan, Presiden akan tetap bekerja seperti biasa dan lebih banyak bekerja.

Sebagai Presiden, kata dia, Jokowi akan memanfaatkan waktu untuk konsolidasi dan sosialisasi terutama pada hari Sabtu dan Minggu.

“Hari-hari biasa sepenuhnya Presiden akan memilih waktunya untuk bekerja biasa sebagai presiden. Hanya memang karena intensitas kegiatan makin padat, Presiden hampir tidak punya waktu untuk istirahat. Jadi kita juga perlu mengatur waktu istirahat Presiden dalam waktu dua minggu minimal sehari waktu istirahat,” katanya.

Baca Juga:   Komisi X: Pemerintah Harus Terbuka Soal Guru Honorer