Pengambil Kebijakan Takut Temui Guru Honorer?

Rekanbola Aksi unjuk rasa guru honorer di Istana, Selasa (30/10/2018) dan Rabu (31/10/2018) berujung kekecewaan setelah tuntutan mereka untuk bertemu dengan Presiden Jokowi dan Menteri terkait tidak terpenuhi.

Sebagaimana diketahui, para guru honorer tersebut, menagih janji Jokowi mengenai pengangkatan menjadi PNS.

Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo mengatakan, Sekretariat Negara sudah mencoba menghubungi sejumlah menteri terkait, namun tidak ada yang bersedia.

“Mereka tuntutannya bertemu tiga menteri. Menteri tidak ada yang mau menerima,” kata Eko, Kamis (1/11/2018).

Ketiga menteri tersebut, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin.

Sementara tuntutan para guru honor untuk bertemu Jokowi, menurut dia juga tidak bisa dipenuhi. Sebab, Presiden Jokowi tidak bisa bertemu secara dadakan.

“Presiden tidak bisa dadakan begitu. Saya sarankan, kalau misalnya mau ketemu presiden jangan begitu, ajukan surat, ajukan apa,” kata Eko.

Alhasil, kata dia, para guru honorer yang melakukan aksi unjuk rasa hanya bertemu dengan perwakilan dari Setneg dan KSP. Namun, pihak Setneg dan KSP tidak bisa menjanjikan apapun terkait nasib guru honorer karena bukan pengambil keputusan.

Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo tak menjawab saat ditanya soal demo yang dilakukan guru honorer ini. Ditemui wartawan seusai menghadiri Sains Expo di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Kamis (1/10/2018), Jokowi hanya tersenyum kecil dan berjalan meninggalkan wartawan saat ditanya soal masalah guru honorer.

 

Baca Juga:   BPBD: ‘Water Bombing’ Digunakan Untuk Memadamkan Api di Gunung Merbabu