Prabowo Akan Jemput HRS, PAN: Yang Penting Tak Gunakan APBN

Rekanbola Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto mengungkapkan niatnya untuk menjemput Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) di Arab Saudi sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2019.

Menanggapi rencana ini, politikus PAN Dradjad Wibowo menyebut Prabowo memang berkomitmen untuk menjemput HRS.

“Memang Prabowo berkomitmen super-kuat agar Habib Rizieq Syihab dan keluarga suatu saat nanti bisa pulang ke Tanah Air dengan aman,” ujar Dradjad kepada wartawan, Selasa (23/10).

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN ini sendiri belum dapat memastikan penjemputan ini dilakukan. Menurutnya, Prabowo masih akan menunggu hasil dari Pemilu tahun depan.

Ia menambahkan, pihaknya tak keberatan jika terdapatan tudingan miring yang menganggap penjemputan dilakukan untuk menggaet suara umat Islam.

“Yang penting tidak memanfaatkan uang APBN untuk program ini itu sehingga suara naik,” ujar Dradjad.

Sebelumnya, capres Prabowo Subianto mengapresiasi dukungan para ulama dan santri saat menghadiri Hari Santri Nasional sekaligus milad Front Santri Indonesia ke-1 yang digelar FPI di Bogor, Jawa Barat, semalam. Prabowo berharap Habib Rizieq segera kembali ke Indonesia.

“Kalau bisa, Habib Rizieq sebelum saya terpilih bisa kembali. Kalau tidak, saya yang akan jemput beliau,” kata Prabowo.

Habib Rizieq sebelumnya dicekal di Arab Saudi saat hendak bepergian ke Malaysia. Rizeq mengatakan menghormati pencekalan oleh Duta Besar Arab Saudi Usamah Muhammad Al-Syu’aiby. Tapi Rizieq meminta agar pencegahan itu dicabut, karena dinilai akan merugikan secara finansial karena denda yang besar.

“Itu akan kena denda besar sekaligus kena sanksi blacklist sehingga nggak boleh ke Arab Saudi dalam beberapa tahun ke depan,” kata Rizieq, Sabtu (29/9).

Baca Juga:   Yenny Wahid Berlabuh ke Jokowi, Kubu Prabowo Tak Panik

Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, mengatakan ada cara agar Rizieq terhindar dari denda dan blacklist tersebut. “Sebenarnya bisa tanpa denda dan blacklist, yaitu ketika ada program amnesti keimigrasian,” ujar Agus kepada detikcom, Senin (01/10).

Namun, Tim kuasa hukum Rizieq menganggap saran Maftuh tidak solutif. Sebab, waktu penyelenggaraan program tersebut tidak jelas.

Atas wacana penjemputan itu, sejumlah pihak ikut angkat suara. Salah satunya, Partai Hanura yang menyebut pemulangan Habib Rizieq sebagai salah satu opsi murah Prabowo untuk meningkatkan perolehan suara pada Pilpres 2019.

“Karena tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa untuk memenangkan pilpres di 2019, sehingga Rizieq adalah pilihan akhir untuk membantu Prabowo dalam mempengaruhi umat dengan biaya semurah mungkin,” kata Inas.