RI Digugat Trump Rp 5 T, Bagaimana Cara Bayarnya?

Rekanbola-  Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan menanggapi lebih lanjut mengenai adanya sanksi yang akan dijatuhkan AS senilai Rp 5 triliun.

“Mereka evaluasi karena angkanya US$ 350 juta baru angka potensi kerugian di tahun 2017 jadi mereka ajukan dulu ke WTO mereka ada potensi kerugian,” kata dia di Kementerian Perdagangan, Senin (12/8/2018).

Oke menjelaskan, jika memang Indonesia diharuskan untuk membayar sanksi, Indonesia bisa mengantisipasi hal itu dengan cara mengenakan barang masuk dari AS senilai US$ 350 juta.

“Retaliasi itu kalau dinyatakan benar angkanya segitu, mungkin Amerika bisa mengenakan tarif bea masuk komoditi sejumlah US$ 350 juta ke Indonesia,” ujar dia

Sebagai informasi, tiga hari lagi pemerintah Indonesia akan membahas mengenai sanksi retaliasi sebesar US$ 350 juta atau senilai Rp 5 triliun ke WTO di Jenewa Swiss.

Dalam sidang tersebut, Indonesia akan mempertanyakan secara lebih detail peraturan di bagian mana yang membuat Amerika merasa dirugikan.

Mengenai peraturan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yang membahas mengenai peraturan impor hortikultura. Oke menjelaskan, Amerika ingin Indonesia lebih terbuka mengenai durasi waktu impor yang tadinya hanya bisa dilakukan musiman.

“Mereka nggak mau impor beberapa bulan misalnya bulan Januari atau November saja mereka ingin impor setiap tahun (tidak ada batas musiman),” kata dia.

Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) menyiapkan sanksi senilai Rp 5 triliun terhadap Indonesia setelah menang gugatan atas batasan impor produk pertanian dan peternakan. Selain AS, Selandia Baru juga berpeluang menerbitkan sanksi serupa senilai Rp 9 triliun.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kementerian Perdagangan, disebutkan bahawa gugatan AS tersebut merupakan buntut dari masalah yang terjadi di tahun 2015.

Baca Juga:   Presiden Jokowi resmikan Bandara APT Pranoto dan Maratua

Di tahun 2015, Badan Penyelesaian Sengketa WTO membentuk panel atas permintaan AS dan Selandia Baru yang memperkarakan kebijakan impor produk hortikultura, serta hewan dan produk hewan yang diterapkan Indonesia.

Total terdapat 18 kebijakan RI yang diadukan oleh AS dan Selandia Baru karena dianggap tidak dengan komitmen kerja sama dagang di WTO.

Gugatan tersebut pada intinya mempermasalahkan kebijakan pelarangan (impor) yang diterapkan Indonesia.

 

( Sumber : detik.com )