Sejumlah Ulama MUI Tangerang Turun Gunung Dukung Ma’ruf Amin

Rekanbola – Sejumlah ulama yang berada di wilayah Tangerang, turut terlibat menjadi tim sukses atau Tim Kampanye Nasional atau TKN Koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Ma’aruf Amin.

Bahkan, di antaranya merupakan pengurus aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tangerang, seperti Ketua MUI Tangerang, KH. Edi Junaedi yang menjabat sebagai dewan penasihat tim sukses calon petahana di Tangerang ataupun anggota MUI lainnya, KH. Bunyamin dan H. Sadjiran Tarmidzi.

Para tokoh agama tersebut, nantinya akan membantu tim sukses untuk mendulang suara hingga 70 persen kemenangan pada calon petahana Joko Widodo dengan pasangannya yang merupakan Ketua MUI tersebut.

“Mereka ini terlibat pribadi, bukan organisasi, karena secara organisasi tentunya dilarang. Jadi, mereka ini sadar akan kinerja pak Jokowi dan mendukung bapak untuk memimpin Indonesia selama dua periode,” kata Dewan Pengarah TKN Tangerang, Gatot Wibowo, Rabu 19 September 2018.

Politisi partai PDI Perjuangan ini pun menyebutkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi secara langsung dengan para tokoh agama di MUI untuk mendukung petahana.

Tak hanya itu, keterlibatan para tokoh agama ini diyakini pula akan mendulang suara di angka 70 persen dari ketetapan daftar pemilih tetap wilayah Tangerang.

“Dengan peran ulama serta, banyaknya koalisi dari partai yang ada kita yakin akan adanya kesuksesan petahana di Tangerang ditambah, kita juga menggandeng H. Marsudi Haryo Putro,” ungkapnya.

Marsudi sendiri merupakan, orangtua dari Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah, di mana sang putra keempat tersebut merupakan kader dari Partai Demokrat.

“Meski kita tahu bapak dan anak ini berbeda, tapi tentunya sudah bisa diketahui, dengan adanya pemilik dari rumah sakit ini akan membantu kita memenangkan petahana,” klaimnya.

Baca Juga:   Mbah Moen dan Pengaruhnya di Kancah Politik Indonesia

Sementara itu, dalam keterlibatan anggota MUI dalam timses, Ketua MUI Tangerang, Edi Junaedi mengklaim tidak akan mencampur adukan persoalan politik dalam kegiatan keagamaannnya.

“Ini secara pribadi, karena secara institusi tidak boleh,” singkatnya.