Tim Prabowo Beberkan Dugaan Kecurangan Pilpres: APBN-Netralitas Aparat

REKANBOLA – Tim hukum pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membeberkan bentuk dugaan pelanggaran dan kecurangan masif pilpres. Tim Prabowo menyinggung dugaan penyalahgunaan APBN hingga menyoroti netralitas aparat.

“Kami mendalilkan bahwa dalam PIlpres 2019 ini yang berkompetisi bukanlah paslon 01 dengan paslon 02, tetapi adalah antara paslon 02 dengan presiden petahan Joko Widodo lengkap dengan fasilitas aparatur yang melekat pada lembaga kepresidenan,” kata tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, membacakan permohonan gugatan pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019).

Tim hukum Prabowo menyebut bentuk kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi adalah a) Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintahan; b) Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN; c) Ketidaknetralan aparatur negara: polisi dan intelijen; d) Pembatasan kebebasan media dan pers; e) Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

“Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat TSM, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia,” kata Bambang Widjojanto.

Pada pokok permohonan, tim hukum Prabowo menyebut penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara KPU tidak sah menurut hukum karena perolehan suara pasangan capres dan cawapres Jokowi -Ma’ruf Amin sebanyak 85.607.362 suara. Sedangkan Prabowo-Sandiaga 68.650.239 suara.

Menurut tim hukum Prabowo, data perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut: Jokowi-Ma’ruf Amin 63.573.169 (48%), sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 (52%).

Baca Juga:   Anak buah tampung uang Rp 2 M untuk keperluan Zumi Zola dan keluarga