5 Contoh Kebijakan Kepala Daerah yang Toleran Abis. Bukti Kalau Negara Ini Masih Punya Harapan

Sedih ya karena akhir-akhir ini banyak perselisihan yang diakibatkan oleh perbedaan prinsip agama. Mulai dari pelarangan pembangunan rumah ibadah, penghalangan orang yang ingin ibadah, hingga beda pendapat yang berujung pelaporan di ranah hukum. Padahal, yakin deh, semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan bagi diri sendiri dan juga sesamanya. Tapi kok penerapannya di Indonesia jadi begini sih.

Untungnya, ditengah banyaknya masalah dan selisih paham karena perbedaan agama, selalu ada hati mulia yang mau menjembatani semuanya. Hal itu dilakukan oleh kepala daerah yang berusaha menegakkan toleransi ditengah-tengah masyarakatnya yang berbeda-beda. Pengaruh kepala daerah memang penting buat mengerem dan mengontrol adanya perselisihan karena perbedaan. Cocok banget deh buat jadi contoh warganya. Yuk intip siapa saja mereka bersama.

1. Kenal kan dengan Pak Ridwan Kamil? Gubernur Jawa Barat ini dulunya pernah bikin ‘surat sakti’ yang menjamin kebebasan beragama saat masih jadi Wali Kota Bandung

Meski saat ini sudah jadi Gubernur di Jawa Barat, tapi gebrakan Pak Ridwan Kamil saat menjabat sebagai Wali Kota Bandung patut diapresiasi. Pada tahun 2016 lalu, beliau mengumpulkan perwakilan enam agama, kepolisian, kejaksaan, kodim, dan juga perwakilan Kementerian Agama Bandung buat menandatangani ‘surat sakti’. Surat sakti memuat deklarasi kebebasan dalam menjalankan keyakinan agama. Katanya, kalau ibadah diganggu, bisa menunjukkan surat sakti tersebut deh~

2. Kabupaten tetangga Bandung yaitu Purwakarta juga jadi contoh toleransi beragama. Bupatinya dahulu, Pak Dedi Mulyadi, dapat penghargaan dari Komnas HAM lo

Pak Dedi Mulyadi mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Purwakarta, Jawa Barat pada pertengahan tahun 2018 yang lalu. Selama menjabat, prestasi Pak Dedi tentang toleransi beragama mengantarnya menerima penghargaan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) lo, beliau membuat semua sekolah di Purwakarta menyediakan tempat ibadah untuk semua agama tanpa terkecuali. Selain itu, di tahun 2015, Pak Dedi membuat surat edaran yang menyatakan kalau beribadah nggak boleh dilarang asal nggak mengganggu ketertiban umum.

Baca Juga:   Tak Ada Toleransi NasDem untuk Kadernya Si Gembong Narkoba

3. Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi pernah menolak mencabut IMB pendirian gereja di Bekasi meski dapat tekanan dari beberapa pihak

Pendirian gereja di Bekasi banyak mendapat penolakan dari warga sekitar. Katanya sih, itu dianggap sebagai upaya kristenisasi. Bahkan, menurut Wali Kotanya, Pak Rahmat Effendi, ia diminta mencabut Izin Mendirikan Bangunan alias IMB gereja tersebut. Tapi dengan tegas, ia menolak karena memang IMB sudah dibuat sesuai prosedur yang berlaku. Lagipula, menurut pandangan beliau, Bekasi harus jadi kota yang toleran selama dipimpin olehnya.

4. Pembangunan gereja malah jadi prioritas Bupati Bojonegoro periode lalu, Suyoto yang beragama Islam. Bahkan beliau nggak ragu buat datang ke gereja lo

Selama menjabat sebagai Bupati Bojonegoro yang berakhir tahun 2018 ini, Pak Suyoto ingin menegakkan Hak Asasi Manusia, termasuk untuk beribadah. Beliau mengaku memiliki janji sosial untuk menyelesaikan dan meresmikan pembangunan gereja. Menurut Kang Yoto, ibadah itu adalah kebutuhan, seperti ketika beliau butuh makan atau minum, karena mau datang ke acara di gereja dan tayuban, sebuah kesenian daerah yang melibatkan minuman keras, Kang Yoto pernah disangka murtad.

5. Mantan Wali Kota Kupang, NTT, Jonas Salaen, dianggap berhasil menciptakan suasana kota Kupang yang penuh toleransi antar umat beragama

Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, umat Islam jadi pemeluk agama minoritas. Tapi itu nggak membuat pemeluk agama mayoritas jadi tidak toleransi. Buktinya, ada sebuah gereja yang lokasinya dekat dengan masjid tapi kedua umat bisa hidup rukun dan damai. Menurut Wali Kota Kupang yang mengakhiri masa jabatannya tahun 2017 lalu, Jonas Salaen, toleransi terbentuk karena mereka memperlakukan umat agama lain sebagai keluarga.

Sebenarnya, nggak ada yang perlu ditakutkan dari perbedaan asalkan semuanya mau toleransi kok. Bukankah pelangi jadi indah karena warnanya berbeda-beda~

Baca Juga:   Soal NKRI Syariah, PPP: Tak Boleh Ada yang Ubah Ideologi-Bentuk Negara