Alumnus Unas: Indonesia Butuh Pemimpin Visioner, Bukan Otoriter

REKANBOLA – Ratusan alumni lintas fakultas angkatan 1975 – 2015 dari Universitas Nasional (Unas) menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo ( Jokowi) – Ma’ruf Amin. Para alumni itu menyampaikan dukungan di Studio For Jokowi, Menteng, Jakarta Pusat.

Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf Maman Imanul Haq menyaksikan langsung pernyataan dukungan itu. Ketua pelaksana deklarasi Deky Agus Subiyanto mengatakan Jokowi mampu memenuhi hak-hak dasar rakyat di segala bidang ketika memimpin Indonesia.

Selain itu, kata dia, program dan kinerja Jokowi, sejalan dengan tuntutan reformasi dan tantangan Indonesia di masa mendatang.

“Itulah yang sejak dulu jadi petisi kami dalam perjuangan rakyat melawan dan menumbangkan rezim Orde Baru,” ujar dia.

Sementara itu, alumnus Unas Hendrik Dikson Sirait mengatakan, Jokowi ialah tipe pemimpin yang mampu menjaga keberagaman, kerukunan dan toleransi. Tidak hanya itu, kata dia, Jokowi memiliki visi pembangunan Indonesia sentris yang akan mengantar Indonesia menjadi negara disegani di dunia. Oleh sebab itu, Hendrik melayangkan dukungannya.

“Indonesia perlu sosok pemimpin visioner seperti Jokowi, bukan sosok otoriter,” ungkap dia.

Dia menuturkan, saat ini dirinya melihat terdapat arus besar dalam barisan pendukung capres lainnya yang ingin membalikkan Indonesia ke masa Orde Baru.

“Lebih dari itu, kami melihat ada penumpang gelap dalam barisan itu yang ingin mengubah NKRI sebagai kesepakatan konstitusional kita selama ini,” tandas dia.

Sementara itu, Direktur Relawan TKN Maman Imanul Haq menyadari, terdapat oknum lawan politik Jokowi yang gencar menyebar fitnah dan hoaks. Sebab itu, dia berharap, para pendukung Jokowi tidak tersulut dengan hoaks.

Baca Juga:   Tertarik Produksi Mobil Listrik di Indonesia, Nissan?

“Kami santai saja dalam menanggapi semua serangan itu. Kami tetap yakin dengan perjuangan serius kami untuk memenangkan proses politik ini, karena Jokowi tidak punya catatan negatif dalam praktik KKN, apalagi dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu,” ungkap Maman.