AMPG Kritik KPK yang Pertanyakan Hubungan Fahd dan Novanto

RekanBola.com – Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mengkritik langkah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kerap mempertanyakan hubungan Fahd El Fouz A Rafiq dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Fahd sendiri adalah Ketua Umum AMPG. Dia juga menjabat Ketua DPP Bidang Olahraga dan Pemuda Partai Golkar.

“Kenapa ada pertanyaan-pertanyaan dari penyidik KPK yang melibatkan personal antara ketua AMPG dengan ketua Partai Golkar,” kata Wakil Ketua Umum AMPG, Mustafa M. Raja di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/6).

Menurut Mustafa, sejak awal Fahd sudah kooperatif dalam penyidikan kasus, sehingga kasus tersebut bisa segera dikirim ke pengadilan. Mustafa juga tak ingin nantinya ada dugaan bahwa pemeriksaan Fahd ini dibumbui kepentingan politik.

Mustafa menambahkan, pihaknya sempat mendengar keluhan dari Fahd terkait dugaan intimidasi secara psikis, lewat pertanyaan yang tak ada hubungannya dengan kasus tersebut.

“Apakah ini teknik-teknik untuk mengorek masalah-masalah yang lain, yang diduga karena hubungan struktur antara ketua umum AMPG dengan ketua umum Partai Golkar,” tandasnya.

Mustafa mengatakan, pihaknya mendesak KPK untuk segera melengkapi berkas perkara dugaan korupsi proyek pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah dan Alquran di Kementerian Agama.

Fahd merupakan orang keempat yang dijerat KPK pada kasus dugaan korupsi Alquran ini. Dia diduga mendapatkan fee sebesar Rp3,411 miliar dari proyek pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah dan Alquran tersebut.

Fahd diduga melanggar pasal 12 huruf b subsidair pasal 5 ayat (2) juncto ayat (1) huruf b, lebih subsidair pasal 11 UU 31/1999 yang telah diubah UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 65 KUHP.

Baca Juga:   Saat Prabowo Tunduk pada Perintah PKS demi Pilpres 2019

 

Berita Menarik Lainnya :

Polisi Amankan VM, Wanita Nyaris Bugil di Jalanan

Polisi Buka Kemungkinan Rizieq Ditahan Setibanya di Jakarta

Kapolri: Ada Indikasi ‘Money Changer’ Ilegal untuk Terorisme