Anggota Komisi I DPR Yakin BIN dan TNI Netral di Pilkada

Rekanbola – Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meyakini jajaran BIN dan TNI akan netral dalam Pilkada Serentak 2018. Dia menilai BIN dan TNI yang merupakan mitra dari Komisi I DPR ini belum menunjukkan adanya penyimpangan.

“Sebagai anggota Komisi I DPR yang juga mengawasi kinerja BIN dan TNI saya belum menemukan adanya penyimpangan kinerja kedua institusi tersebut terkait pilkada serentak,” ungkap Charles kepada wartawan, Selasa (26/6/2018).

Dia menyebut, BIN memiliki mekanisme pengawasan yang ketat baik di internal. Tak hanya dari internal, BIN pun disebut Charles juga turut diawasi oleh Komisi I.

“Selain itu juga pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas intelijen di DPR,” kata Politikus PDIP itu.

Charles pun menilai, TNI selama ini telah menunjukkan integritasnya terkait polemik netralitas aparat. Anggota DPR Dapil DKI Jakarta itu juga menyoroti tudingan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya oknum aparat yang tidak netral di Pilkada.

“Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga sudah membawa TNI menjadi institusi yang profesional. Sebagai mantan petinggi TNI harusnya pak SBY juga tahu bahwa politik TNI adalah politik negara. Sehingga loyalitas prajurit TNI juga kepada negara bukan kepada kepentingan politik tertentu,” ucap Charles.

“Lalu saya tidak mengerti apa yang menjadi latar belakang rasa parno dan kegelisahan pak SBY. Apakah mungkin karena di zaman beliau perilaku mencampuradukkan kebijakan pemerintah dengan kepentingan politik penguasa itu hal yang biasa? Karena setahu saya perilaku seperti itu tidak bisa ditolerir di masa pemerintahan pak Jokowi ini,” tambahnya.

Charles mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas dalam urusan seperti ini. Jokowi sudah menjawab tudingan SBY terkait tudingan SBY.

Baca Juga:   Sejumlah Menteri Masuk Timses, PKS Minta Petahana Diatur Tegas

“Presiden Jokowi sudah tegas menekankan bahwa aparat negara harus netral!” tegas Charles.

Sebelumnya, Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono menuding ada oknum BIN-Polri-TNI yang tidak netral. Dia meminta aparat bersikap netral menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

“Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax. Sekali lagi ini oknum. Namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik,” tutur SBY.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah mengeluarkan aturan yang melarang para anggota Polri mendokumentasi data pemilu dan menyebarkan ke media saat pilkada nanti. Perintah Kapolri ini tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Kapolri Nomor: STR/404/ VI/ Ops 1.3/2018 tentang Pedoman Petugas PAM di TPS pada Pilkada Tahun 2018.

“Ya, saya sudah buat TR sudah cukup lama berikut sanksinya dan kemudian itulah item-item yang cukup jelas, di antaranya mengenai tidak boleh untuk dokumentasikan data-data yang ada sampai ke media dan lainnya,” kata Tito, Senin (25/6).

BIN juga telah menjawab tudingan SBY dengan menyatakan pihaknya selalu taat asas. Sementara TNI sudah meminta masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan adanya aparat yang tidak netral.

 

 

(Sumber : detik.com)