Bappenas dan Kemenko Perekonomian Bermasalah, Pemerintah Tindak Lanjuti Temuan BPK

REKANBOLA –  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa masih banyak permasalah yang perlu mendapatkan perhatian dan dibenahi oleh kementerian/lembaga (K/L) terkait hasil pemeriksaan Lapkeu 2018 tersebut.

Sejumlah permasalahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu antara lain seperti kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan di dalam menata usaha kas, pengelolaan persediaan dan aset tetap, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, dan juga penganggaran pelaksanaan serta pertanggungjawaban yang belum sesuai denga ketentuan di masing-masing K/L.

“Kami mewakili pemerintah menyampaikan bahwa terhadap hasil pemeriksaan BPK, agar seluruh menteri memimpin sendiri di dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK,” ujar Sri Mulyani, di Gedung BPK, Rabu (12/06/2019).

Selain itu, lanjut dia, hal tersebut juga harus dinyatakan di dalam action plan yang dilengkapi dengan timeline penyelesaian yang jelas dan menyampaikan hasil monitoring tersebut secara periodik.

Pasalnya, walaupun saat ini pihaknya mencatatakan opini WTP selama 3 tahun berturut-turut, hal itu tidak menjamin akan terus mendapat penilaian yang sama tahun depan.

“Namun kerja sama yang baik di antara kita dengan BPKbini menjadi modal bagi kita untuk terus melakukan perbaikan sehingga kondisi dan prestasi yang sudah dicapai, Insyaaallah bisa dipertahankan,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, di dalam mengelola APBN, pemerintah berkomitmen mengedepankan tata kelola yang baik (good governance) agar seluruh kebijakan, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara serta pembiayaan, dapat berdampak positif dan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya secara umum kebijakan belanja negara pada 2018 itu, diarahkan untuk memperkut kulitas belanja negara, yaitu melalui peningkatan belanja yang produktif dan sesuai prioritas nasional.

Baca Juga:   Apakah Dolar AS Bakal Tembus Rp 16.000?

“Hal ini juga disertai efisiensi belanja untuk hal hal yang sifatnya prioritas, dan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta dalam rangka terus menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik,” ujarnya.

Pada 2018 yang penuh tantangan perekonomian global, pihaknya patut bersyukur bahwa pelaksanaaan APBN 2018 telah ditutup dengan capaian yang sangat baik.

“Termasuk dari sisi belanja negara yang telah menunjukkan kinerja cukup terkendali dan sesuai prioritas nasional. Bahkan dari sisi penyerapan atau eksekusi melampau batas ekspektasi yang ditargetkan,” ujarnya.

Pihaknya menilai bahwa capaian kinerja pelaksanaan APBN 2018 yang positif telah berdampak optimal bagi perekononian Indonesia, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga momentumnya dan juga dari sisi kesejahteraan, termasuk pengurangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan pengurangan kesenjangan.

“Dari sisi ekonomi makro, APBN 2018 telah mampu berkontribusi di dalam menjaga pertumbuhan 5,17 persen. Ditengah ketidakpastian global, namun kita tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan tertinggi 5 tahun terakhir,” ujarnya.

Dia berharap momentum kinerja APBN yang baik di 2018 harus terus dijaga dan ditingkatkan. Catatan temuan BPK terus membantu pemerintah untuk meningkatkan pengelolan keuangan negara dan pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin baik.