BI-Kemenkeu Implementasikan SiMoDIs Tingkatkan Kepatuhan Laporan Ekspor Impor

Rekanbola  —  Bank Indonesia (BI) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengimplementasikan Sistem informasi Monitoring Devisa terintegrasi Seketika (SiMoDIS) per 1 Januari 2020, untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha melaporkan aktivitas ekspor dan impor.

Pada tahap pertama, sistem ini akan mengintegrasikan arus dokumen ekspor dan impor dari DJBC dan arus uang yang terdapat di Bank Indonesia.

Dengan adanya sistem yang terintegrasi ini, pemerintah dan Bank Indonesia dapat melakukan rekonsiliasi data impor/ekspor dengan transaksi devisa secara komprehensif dan terintegrasi sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan devisa. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pengendalian defisit neraca transaksi berjalan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, SiMoDIS memberikan informasi yang lengkap tentang nilai ekspor dan nilai impor yang sesungguhnya, berdasarkan nilai Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI).

“Hasil dari rekonsiliasi data tersebut akan digunakan sebagai salah satu indikator untuk penyusunan profiling kepatuhan pengusaha. Di mana pengusaha yang masuk golongan patuh akan diberikan status yang lebih baik daripada pengguna yang dianggap tidak patuh,” kata Heru di Gedung Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta, Jumat (27/12).

Dukung Kebijakan Pemerintah

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan, SiMoDIS bermanfaat guna mendukung perumusan kebijakan dengan informasi DHE dan DPI yang lebih akurat dan terkini.

“Dari sisi pelapor (eksportir, importir dan perbankan) SiMoDIS meningkatkan efisiensi pelaporan karena mengurangi beban pelaporan dan memberikan umpan balik informasi secara cepat dan online. Selain itu SiMoDlS menyediakan informasi penawaran dan permintaan valas dari kegiatan transaksi ekspor dan impor secara cepat, tepat, dan akurat,” tuturnya.

Baca Juga:   Presiden Jokowi tinjau pembangunan Bendungan Paselloreng Rp 736 M di Sulsel