CPO Terdiskriminasi, RI Ancam Boikot Produk Eropa

REKANBOLA – Hubungan Indonesia dan Uni Eropa makin memanas setelah pemerintah mengancam akan melakukan retaliasi apabila produk minyak kelapa sawit  atau CPO (crude palm oil) dan turunannya terus mendapatkan diskriminasi.

Diskriminasi Uni Eropa terhadap produk CPO Indonesia diangkat menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Kamis (21/3/2019). Berikut laporannya.

Retaliasi merupakan tindakan balasan suatu negara terhadap negara/kawasan lain sebagai respons atas kebijakan perdagangan yang dinilai merugikan. Retaliasi itu bisa berbentuk aksi boikot.

Sikap keras Indonesia tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap skema Renewable Energy Directive (RED) II dan Indirect Land Use Change (ILUC) yang mendiskriminasi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, Indonesia tidak mau diganggu dengan kebijakan proteksionisme terselubung oleh Uni Eropa (UE) melalui perlakuan diskriminasi tersebut.

“Boikot produk mereka ? Bisa saja. Selain kita maju melalui WTO, apabila delegated act RED II disahkan Parlemen Eropa, kita bisa saja lakukan retaliasi atas produk UE. Memang kenapa?” ujarnya, Rabu (20/3/2019).

Darmin mengatakan, Indonesia dan UE sejak lama telah menjalin kemitraan strategis mulai dari ekonomi dan politik. Produk yang diperdagangkan kedua kawasan juga saling melengkapi untuk masing-masing industri.

Sebagai contoh, sejumlah negara UE banyak memasok produk seperti pesawat terbang, bus, kereta api, dan produk pertanian ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengatakan, industri CPO dan produk turunannya di Indonesia telah berhasil mengentaskan kemiskinan 10 juta masyarakat sejak 2000.

Dia menilai, apabila UE melakukan diskriminasi terhadap CPO, blok negara itu secara tidak langsung melanggar komitmen pengentasan kemiskinan dari PBB.

Baca Juga:   BI Ramal Bisa Raih Pendapatan Rp29,1 Triliun Pada 2019 Nanti

Menurutnya, tuduhan diskriminatif UE terhadap CPO dinilai tidak tepat karena pemerintah terus berusaha memperbaiki industri dengan mewajibkan skema keberlanjutan dan moratorium.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, Presiden Joko Widodo juga akan memberikan pernyataan khusus terkait dengan permasalahan ini. Dia juga menegaskan akan melakukan retaliasi terhadap produk dari UE apabila permasalahan ini tidak menemukan solusi.

Luhut menyadari bahwa konflik antara Indonesia dan UE ini dapat menciptakan ketidakpastian baru di sektor investasi. Namun, lanjutnya, kepentingan nasional berada di atas segalanya.

“Market di sini besar. Kami kompak akan melawan. Kami bukan negara miskin. Kami negara berkembang yang punya potensi bagus. Kalau disikat terus, kami akan melakukan tindakan keras.”

TAK MELUNAK

Pihak UE bergeming pada keputusannya untuk menurunkan penggunaan bahan bakar berbasis CPO secara bertahap hingga 2030. UE mengaku siap menerima tantangan Indonesia di meja WTO.

Saat ditemui Bisnis di kantornya, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guérend mengatakan, UE tetap tidak akan melunakkan komitmennya untuk memperjuangkan energi terbarukan dari bahan nabati yang minim deforestasi demi menjabani ancaman RI.

“Kami tahu CPO adalah industri yang krusial bagi Indonesia. Kami pun terbuka terhadap CPO Indonesia. Tidak ada regulasi yang melarang akses CPO ke Eropa. Namun, bagi UE, konsep RED II juga sangat penting untuk membatasi masalah perubahan iklim,” tegasnya.

Dia pun memperingatkan agar permasalahan sengketa CPO ini jangan sampai mengganggu jalannya negosiasi Indonesia-European Union Economic Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA).

“Jika sampai mengganggu negosiasi IEU-CEPA, kami harus berpikir logis. Daya saing dan daya tarik Indonesia jelas akan dikorbankan jika kesepakatan IEU-CEPA tidak tercapai.”

Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, menyatakan bahwa para pengusaha mendukung langkah pemerintah dalam menyikapi permasalahan diskriminasi CPO Indonesia.

Baca Juga:   Menteri Bambang Ingin Ibu Kota Baru Bebas Polusi, Tersambung Jargas dan PDAM

“Langkah Eropa ini memang agak aneh. Kami pun tidak mengerti. Ini sebenarnya ketakutan UE terhadap CPO karena lebih kompetitif dibandingkan minyak nabati yang dihasilkan kawasan itu,” katanya.

Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, mengatakan tindakan retaliasi akan berdampak negatif terhadap Indonesia karena berisiko memicu rangkaian konflik dagang dan mengurangi investasi dari UE.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kanya Lakhsmi mengatakan, pemerintah memang sengaja mengundang perusahaan asal UE yang ada di Indonesia untuk menjelaskan langkah dan duduk perkara gugatan Indonesia.

Indonesia, ujarnya, berharap perusahaan asal UE yang ada di Indonesia tersebut dapat menyampaikan ke perusahaan induknya di Eropa terkait dengan sikap pemerintah atas diskriminasi CPO.

“Harapannya, pengusaha UE bisa melihat ketegasan kita. Kalau UE masih macam-macam lagi, bisnis mereka di Indonesia pun bisa terancam pula,” paparnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Euro-Cham Samuel Siahaan berharap konflik antara Indonesia dan UE tersebut dapat selesai dengan baik.

Dia meminta agar pemerintah kedua negara dapat menemukan jalan tengah dan damai.