DPR Soal Utang Rp 5.217 Triliun: BUMN Kok Senangnya Utang, Ini Berbahaya

REKANBOLA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat utang perusahaan BUMN mencapai Rp 5.217 triliun per kuartal III-2018. Utang ini naik drastis jika dibandingkan dengan posisi utang pada 2016 sebesar Rp 2.263 triliun.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PAN, Mohammad Hatta menilai, dengan adanya peningkatan utang ini menandakan BUMN sangat suka berutang. Padahal, sejak 2013 sudah ada aturan yang melarang BUMN untuk menambah utang.

“Saya mau bicara waktu itu sempat ada surat edaran dari Menteri BUMN, kalau tidak salah SE01/MBU/2013, apakah surat itu sudah dicabut? Isinya, sesuai dengan surat dari Setneg, arahan Presiden dalam rapat agar jangan ada tambahan utang luar negeri, termasuk ditujukan kepada BUMN,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/12).

Hatta mengingatkan, jangan sampai berutang menjadi kebiasaan. Untuk menghindari utang sebaiknya BUMN menggandeng swasta dalam pembiayaan sehingga tidak selalu mengandalkan utang.

“Jangan sampai utang ini jadi habit, apalagi utang valas itu mengkhawatirkan. Banyak yang mau joint venture tawarkan bunga murah dan skema fleksibel, tapi tidak ditarik, kenapa kok senangnya utang? Habit ini bahaya,” jelasnya.

Baca Juga:   Bank Sentral dan BUMN Perlu Lakukan Intervensi dan "Buyback"