DPRD DKI Sahkan APBD-P 2019 Rp 86,89 T Hasil Evaluasi Kemendagri

REKANBOLA – DPRD DKI Jakarta mengesahkan APBD-P hasil evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tidak ada perubahan dalam nominal APBD-P sebesar Rp 86,89 triliun.

Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Rapat paripurna dihadiri oleh Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Syarif, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pantas menyebut, pembahasan oleh Kemendagri sesuai dengan aturan. Sehingga, penerapan APBD-P DKI Jakarta sudah sah.

“Sesuai ketentuan pasal 93 ayat 1 huruf d peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten Dan Kota, dengan ini saya umumkan bahwa DPRD Jakarta telah membahas Raperda Perubahan APDB tahun 2019 yang secara umum telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Republik Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusan Mendagri nomor 903-3972 tahun 2019,” ucap Pantas saat memimpin paripurna, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Setelah itu, Anies, Pantas, dan Syarif menandatangani surat pengesahan pembahasan dan evaluasi dari Kemendagri. Anies, menyebut paripurna tadi hanya pengesahan.

“Nggak ada yang khusus cuma pengesahan saja tadi,” kata Anies setelah rapat paripurna.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima koreksi dari Kemendagri untuk APBD-Perubahan 2019. Kemendagri mengevaluasi dua poin anggaran belanja langsung.

Hal itu disampaikan Kepala BPKD DKI Jakarta Edi Sumantri dalam rapat pembahasan APBD-Perubahan 2019 di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/9). Edi mengatakan Kemendagri tidak memperkenankan dua poin yaitu BPJS Ketenagakerjaan untuk Pemulung tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang Rp 836.160.000 dan Pembayaran Santunan Asuransi Akibat Bencana Pohon Tumbang Rp 1.036.900.000.

Meski tidak diperkenankan, Pemprov DKI Jakarta tetap menganggarkan dua poin tersebut. Edi mengatakan BPJS tetap dianggarkan dengan landasan hukum UU RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dan Perpres Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penghapusan Kepesertaan Program Jaminan Nasional.

Baca Juga:   Butuh Payung Hukum, KPI Tak Dapat Sendirian Awasi Internet

“Program BPJS bagi pemulung di TPST Bantargebang ini sebagai bentuk kepedulian Pemprov DKI Jakarta kepada salah satu unsur masyarakat di sekitar TPST Bantargebang akibat dampak dari TPA sampah yang di TPST Bantargebang. Kegiatan tersebut tetap dianggarkan dan telah direalisasikan,” kata Edi dalam rapat di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).