Hasil Kajian LPI jika Prabowo – Sandi Menang Pilpres 2019

Rekanbola – Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, dukungan ormas garis keras dan pecinta Orde Baru merupakan faktor paling berbahaya yang menjadi tantangan terberat bagi pasangan capres – cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno jika menang di Pilpres 2019.

“Ada potensi, politik otoriter dan kebangkitan laskar paramiliter menjadi ancaman bagi hak politik warga jika pasangan Prabowo – Sandi menang,” ujar Boni pada seri diskusi ‘Merawat Ke-Indonesiaan’ yang digelar Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) di Jakarta, Jumat (4/1).

Direktur LPI ini juga memprediksi institusionalisasi demokrasi bakal mengalami kemunduran jika pasangan calon presiden nomor urut 02 yang menang di Pilpres 2019. Prediksi hadir melihat adanya ambisi membangun kembali dinasti Orde Baru.

Hasil kajian LPI kata Boni, juga menunjukkan konsep trias politica kemungkinan menuju titik ketidakseimbangan yang membahayakan demokrasi.

Karena dominasi eksekutif akan meminggirkan fungsi pengawasan oleh parlemen. Sementara otonomi yudikatif dalam penegakan hukum, berpotensi diintervensi eksekutif, persis seperti zaman Orde Baru.

“Dengan kata lain, kalau Prabowo – Sandi menang dan mereka tidak mampu mengendalikan ormas garis keras dan kekuatan Cendana, demokrasi Indonesia berpeluang mundur 52 tahun ke titik awal Orde Baru,” katanya.

Boni mengatakan, kondisi berbeda jika nantinya yang menang pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Hasil kajian LPI menunjukkan, pembangunan demokrasi sipil berada pada gerak linear yang meyakinkan.

“Demokrasi akan lebih kuat dengan terwujudnya pemerintah bersih dan pemerintahan yang baik,” katanya.

Lebih lanjut Boni mengatakan, modernisasi politik pada level institusi dan penguatan demokrasi di level masyarakat akan terus mengalami kemajuan, apalagi didukung oleh profesionalisme TNI dan Polri yang berkembang maju dalam empat tahun terakhir.

Baca Juga:   Messi: Argentina Tidak Akan Mudah ke Fase Gugur

“Negara makin kuat dan masyarakat sipil pun makin kuat. Relasi negara – masyarakat akan lebih dinamis dan deliberasi publik menguat, karena pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan sipil yang lahir dari rahim reformasi 1998, bukan Orde Baru,” pungkas Boni.