Kejati Sumut Anggap Kasus Penipuan Mujianto Tidak Layak Disidang

REKANBOLA – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) buka suara soal penanganan kasus dugaan penipuan Rp 3 miliar dengan tersangka pengusaha ternama, Mujianto, dan stafnya Rosihan Anwar. Mereka ternyata telah mengajukan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP/SKP2).

Pengajian SKP2 untuk kasus Mujianto dan Rosihan disampaikan Kepala Kejati Sumut Fahkruddin kepada wartawan, Rabu (6/3).

“Ya itu kan ada ketentuan di kita. Sebelum ke pengadilan kita teliti dulu layak apa enggak untuk diajukan (ke persidangan). Kami berpendapat belum layak, maka kami mengajukan ke pusat untuk di SKP2,” ucap Fakhruddin.

SKP2 merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diberikan tugas menangani suatu perkara. Langkah itu dapat diambil jika tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa itu ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.

Fakhrudin menjelaskan, pihaknya menilai kasus Mujianto tidak layak disidang. “Kita menganggap ini perdata karena perjanjian kerja,” ucapnya.

Kejati Sumut masih menunggu sikap dari Kejaksaan Agung terkait pengajuan SKP2 itu. “Belum. Kita lihat dulu nanti. Kita lihat dulu nanti nanti kita tunggu petunjuk (Kejagung),” sebutnya.

Sebelumnya, kasus ini memang telah berbulan-bulan tertahan di Kejati Sumut sejak pelimpahan tersangka dan barang bukti (P22). Karena tak juga dilimpahkan ke pengadilan, saksi korban dalam kasus ini, Armen Lubis, menggugat Kejati Sumut untuk membayar kerugian Rp 104 miliar.

Armen, melalui kuasa hukumnya Arizal, resmi mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Medan pada Senin (4/3). Gugatan itu terdaftar dengan nomor registrasi: 161/Pdt.G/2019/Pn.Medan.

Fakhruddin mengatakan, Kejati belum menerima surat terkait gugatan itu. “Belum sampai sekarang belum,” sebutnya.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan penipuan senilai Rp 3 miliar yang dilaporkan pada April 2017 ini, Mujianto dan stafnya, Rosihan Anwar, ditetapkan sebagai tersangka pada November 2017.

Baca Juga:   Suap Bupati Purbalingga, KPK periksa Wakil Ketua DPR Utut Adianto

Dalam proses penyidikan, Mujianto dan Rosihan sempat ditahan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut pada Senin (31/1). Namun beberapa hari berselang penahanannya ditangguhkan.

Jaksa menyatakan berkas perkara penipuan itu lengkap (P-21) pada 7 April 2018. Beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik, Mujianto menghilang, sehingga dimasukkan dalam DPO. Sempat terdeteksi di Singapura, pengusaha ini akhirnya diringkus polisi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, saat akan terbang ke Singapura, Senin (23/7).

Selanjutnya, Mujianto dan Rosihan Anwar beserta berkas dan barang bukti telah dilimpahkan (P22) ke Kejati Sumut, Kamis (26/7) siang. Namun, pihak Kejati Sumut tidak menahannya. Mereka beralasan, Mujianto telah menitipkan uang Rp 3 miliar dan paspor sebagai jaminan. Selain itu, dia juga dalam keadaan sakit.

Tersangka lainnya, Rosihan Anwar, juga tidak dilakukan penahanan. Dia mengajukan permohonan dan dijamin keluarganya, sehingga hanya dikenakan wajib lapor.

Sudah lebih 7 bulan sejak P-22, Mujianto dan Rosihan tak juga dilimpahkan ke PN Medan. Kejati Sumut ternyata ingin menghentikan penuntutan kasus itu.