Mulai Hari Ini, Bagasi Gratis Lion Air Dihapuskan. Nggak Bisa Bawa Koper Besar!

Kebijakan Lion Air yang kontroversial

Rekanbola – Lion Air Group, mulai hari ini, 8 Januari 2019, menerapkan kebijakan penghapusan kebijakan bagasi gratis. Kebijakan ini berlaku untuk penerbangan Lion Air dan Wings Air untuk layanan penerbangan domestik. Dengan demikian, seluruh bagasi Lion Air akan berbayar hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Lion Air melalui keterangan resminya menyatakan bahwa pihaknya tidak lagi memberikan layanan bagasi gratis 20 Kg per penumpang. Sedangkan untuk Wings Air, bagasi gratis tidak diberlakukan untuk 10 Kg per penumpang.

Aturan ini tidak berlaku bagi penumpang Lion Air dan Wings Air yang sudah membeli tiket penerbangan sebelum tanggal 8 Januari 2019. Setiap calon penumpang, setelah 8 Januari 2019, disilakann membawa satu bagasi kabin dengan berat maksimum 7 Kg, dan satu barang pribadi.

Setiap calon penumpang yang membawa barang dengan berat lebih dari 7 Kg akan dikenai biaya bagasi sesuai dengan tarif yang sedang berlaku pada hari keberangkatan. Tambahan, Lion Air Group tidak menghitung beberapa barang diikat atau disatukan dalam satu bungkus sebagai satu barang.

Berikut adalah beberapa fakta terkait kebijakan bagasi berbayar Lion Air Group

1.Berlaku hingga waktu yang tak ditentukan

Pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar dimulai pada Selasa 8 Januari 2019. Namun, untuk batas waktu pemberlakuan kebijakan ini, Lion Air Group belum menentukannya.

Calon penumpang Lion Air dan Wings Air yang akan membawa bagasi bisa membeli voucher bagasi melalui agen perjalanan, website resmi Lion Air, dan kantor penjualan tiket milik Lion Air Group. Pembelian voucher ini bertujuan agar calon penumpang bisa mendapatkan harga yang lebih hemat bersamaan dengan pembelian tiket.

Baca Juga:   Villas-Boas Mengaku Pernah Dihubungi Inter dan Roma

2.YLKI desak aturan berlaku usai diizinkan pemerintah

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan bahwa Lion Air harus memiliki persetujuan resmi dari Kementerian Perhubungan sebelum menghapus kebijakan bagasi gratis untuk kategori 20 Kg.

Menurut YLKI, Kemenhub harus mengambil tindakan tegas atas aturan baru Lion Air ini. Kemenhub diharapkan bisa memberikan teguran keras jika Lion Air menerapkan kebijakan bagasi berbayar tanpa sebelumnya mengantongi izin resmi.

“Perubahan itu harus seizin dari Kemenhub. Jika belum ada izin maka seharusnya Kemenhub memberikan teguran keras kepada Lion Air, karena mengubah sistem operasional seenaknya tanpa persetujuan atau tanpa izin regulator,” jelas Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, dikutip dari merdeka.com pada Selasa, (8/1/2019).

3.Aturan memperbolehkan Lion Air menerapkan biaya bagasi

Polana B. Pramesti, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, memberikan penjelasan bahwa ketentuan terkait Bagasi Tercatat diatur dalam pasal 22, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 3, PM 185 Tahun 2015, ada tiga kelompok pelayanan yang diterapkan oleh masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yakni pelayanan standar maksimum, standar menengah, dan standar minimum.

Untuk kelompok standar maksimum, paling banyak 20 Kg tanpa dikenakan biaya, untuk kelompok standar menengah paling banyak 15 Kg tanpa biaya, dan kelompok standar minimum dapat dikenakan biaya. Untuk ketiga kategori ini, Lion Air dan Wings Air masuk kategori minimum.

Namun, pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar pun harus mendapat izin sebelum kebijakan tersebut diterapkan. “Apabila terdapat maskapai yang melakukan perubahan terhadap ketentuan pemberian bagasi cuma-cuma (FBA), maka diwajibkan untuk melaksanakan beberapa persyaratan dan tahapan,” terang Polana.

Baca Juga:   Ingin Atasi Sembelit, Pria Ini Masukkan Terong Sepanjang 30 Cm

4.DPR panggil Lion Air dan Kemenhub

Terkait kasus perubahan kebijakan bagasi gratis yang mulai diberlakukan pada 8 Januari 2019, Komisi V DPR RI akan memanggil Kemenhub dan manajemen maskapai penerbangan Lion Air dan Wings Air.

“Kami segera memanggil pihak dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub serta manajemen dua maskapai itu terkait persoalan yang menimbulkan keresahan publik dalam beberapa hari terakhir,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemi Franscis, dikutip dari merdeka.com dari Antara, Selasa (8/1/2019).

Komisi V DPR RI meminta agar seluruh operator maskapai penerbangan Inddonesia selalu menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aturan untuk perubahan prosedur operasional, seperti kasus Lion Air Group ini.

Komisi V DPR RI pun menghimbau agar operator maskapai penerbangan dalam hal kebijakan bagasi berbayar bagi maskapai standar minimun untuk terlebih dahulu mensosialisasikan aturan tersebut kepada konsumen guna menghindari kesalahpahaman.

5.Menhub kaji penerapan kebijakan Lion Air Group

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah menyatakan bahwa pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Lion Air Group dalam waktu dekat untuk membahas kasus ini. Menhub Budi mengungkapkan bahwa Lion Air memang sudah memberikan format terkait aturan bagasi berbayar. Namun, saat ini Kemenhub masih akan mengkaji usulan tersebut.

Menhub Budi pun mengatakan bahwa pihaknya belum bertemu Lion Air secara formal dan belum bisa memberi kepastian apakah keputusan tersebut mungkin atau tidak, “Formal belumlah, tapi sebenarnya kalau dilihat rambu-rambunya oke, tapi secara formal kita harus melihat itu mendiskusikannya dan harus kita keluarkan dalam bentuk surat,” ujar Menhub Budi.

Meskipun demikian, Menhub Budi pun mengutarakan pendapatnya bahwa pengurangan jumlah bagasi adalah hal wajar dan merupakan pilihan masing-masing maskapai. Ia pun menyebut bahwa pemberlakuan aturan bagasi berbayar memang diperbolehkan asal sesuai dengan koridor.

Baca Juga:   5 Penemuan bawah tanah yang gegerkan dunia ini bikin merinding