PBB sebut 206 perusahaan berperan dalam pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat

Rekanbola.com – Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengidentifikasi 206 perusahaan yang melakukan bisnis terkait dengan pemukiman Israel yang ilegal di Tepi Barat. PBB mendesak agar perusahaan-perusahaan itu tidak terlibat dalam pembangunan perumahan yang bisa membuat protes masyarakat Palestina meluas.

Israel takut perusahaan yang masuk daftar hitam PBB bisa diboikot atau mengalami pengurangan modal, yang bertujuan untuk menambah tekanan dalam pembangunan pemukiman mereka.

“Bisnis bermain peran dalam melanjutkan pembangunan, pemeliharaan, dan perluasan pemukiman Israel,” kata laporan PBB, dilansir dari laman Reuters, Rabu (31/1).

Menurut PBB, perusahaan yang bergabung dalam pembangunan pemukiman ilegal, berarti ikut berkontribusi terhadap penyitaan tanah yang dilakukan Israel. Mereka memfasilitasi pemindahan penduduk Israel ke Wilayah Penduduk Palestina dan terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam Palestina.

PBB mengatakan ada 143 perusahaan berdomisili di Israel atau di sekitar pemukiman. Lalu ada 22 perusahaan di Amerika Serikat. 41 perusahaan yang berdomisili dari 19 negara lain, seperti Jerman, Belanda, Prancis dan Inggris. Namun laporan PBB tersebut tidak menyebutkan nama perusahaan. Data perusahaan juga belum lengkap.

Duta Besar Israel Aviva Raz Shechter mengatakan pemerintah Israel masih mempelajari laporan tersebut. Namun mereka menolak kalau pembangunan pemukiman ini tidak sah.

“Ini di luar kemampuan dan wewenang Dewan Hak Asasi Manusia yang menangani daftar hitam. Ini adalah bagian dari prasangka yang mencoba mendelegitimasi Israel,” kata Raz Shechter.

Raz juga menegaskan bahwa perusahaan tidak akan terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.

 

Baca Juga :

Baca Juga:   3 Pelajaran Berharga Yang Dapat Dipetik Millennial dari Tragedi Mei 98

Hasil gambar untuk MInion logo