Perppu KPK Bagai Simalakama, Syafii Maarif Minta Jokowi Tegas

REKANBOLA – Cendekiawan Muslim Ahmad Syafii Maarif mengaku memahami kebingungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan diterbitkan atau tidaknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang membatalkan revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Buya Syafii, sapaannya, menyebut Presiden Jokowi dihadapkan pada dua pilihan sulit antara partai politik atau rakyat. Keduanya sama-sama menyimpan risiko.

“Ada memang yang harus direvisi [UU] KPKnya itu, tapi karena ini sudah jadi isu politik. Maka sekarang antara partai politik parlemen di DPR dengan massa sudah berbeda pendapatnya–dengan mendorong Perppu KPK,” kata Buya Syafii usai menghadiri peluncuran Buku Pengayaan Pengawasan Sekolah di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (9/10).

Buya Syafii mengibaratkan kondisi serba salah yang dihadapi Presiden Jokowi seperti peribahasa “bagai makan buah simalakama”.

“Saya rasa memang tidak mudah ini. Saya katakan begini, seperti buah simalakama: kalau dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Tapi harus ada keputusan,” lanjut Syafii.

Kendati merasa UU KPK perlu direvisi, namun Syafii menegaskan prosedur legislasi pada perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sarat masalah. Salah satunya, pembahasan tersebut yang tak melibatkan KPK.

“Itu Perppu kan maunya kembali ke Undang-Undang lama, sesungguhnya saya tidak keberatan dengan revisi. Tapi caranya tidak gegabah seperti ini. KPK harus diundang, dan lainnya,” kata Buya.

Atas persoalan tersebut Syafii yang juga menjabat Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan putusan dengan matang.

“Saya berharap Presiden akan mengambil keputusan yang tegas tapi arif,” kata Syafii.

Baca Juga:   5 Parpol Pendukung Jokowi Jadi Pengusul Revisi UU KPK