Rapor Merah Untuk Walikota Siantar

Rekanbola – Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) Siantar menggelar diskusi publik bertajuk “Rapor Merah Hefriansyah” yang digelar di Kedai Kopi Hordja, Jalan Wandelpad, Kota Siantar, Sabtu (29/12/18).

Ketua Himapsi Siantar, Bulan Damanik menyebut, diskusi publik ini dilatarbelakangi akibat leadership Walikota Siantar, Hefriansyah yang dianggap tidak mampuni dalam menerapkan berbagai kebijakan di Siantar.

“Himapsi sebagai sebuah organisasi berkewajiban mengontrol serta mengkritiki setiap kebijakan yang dilakukan oleh walikota dalam proses berjalannya roda pemerintahan di Kota Siantar sebagai wujud terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan merata yang menciptakan kesejukan serta kedamaian antar warga,” kata Bulan saat membuka acara.

Dia mengatakan, implementasi kebijakan yang dikeluarkan Hefriansyah selama menjabat, setahun dua bulan kepemimpinanya, selalu menuai kontroversi dibarengi dengan kebijakan yang amburadul dan tidak punya visi yang baik untuk pembangunan Kota Siantar ke depan.

“Atas dasar itulah topik diskusi publik ini mengangkat tema tentang rapor merah Hefriansah,” ujar Bulan.

Eddy Rusman Purba yang memoderasi diskusi, memberikan kesempatan kepada pembicara pertama yaitu Mangantar Manik untuk menyampaikan pandangannya.

Mangantar yang merupakan mantan anggota DPRD Kota Siantar mengatakan, peraturan daerah (perda) menyangkut tentang adopsi kearifan lokal sudah jauh hari ditetapkan termasuk tentang motto Sapangambai Manotok Hitei dan kebijakan dan perda lainnya.

Namun menurut dia, Hefriansyah tidak berkemampuan menerapkan seluruh perda yang telah diterbitkan dalam menjalankan kepimpinannya sebagai walikota.

“Falsafah Habonaron do Bona juga tidak dipahami oleh Hefriansyah sebaga walikota. Dengan demikian sangat wajar jika walikota juga tak paham tentang tokoh Siantar khususnya Sang Nawaluh,” tegasnya.

Hal itu kata dia, terlihat dari persoalan tentang pendirian tugu Sang Nawaluh yang berujung pada pemberhentian pembangunannya di Lapangan Haji Adam Malik.

Baca Juga:   Objek pertama yang kamu lihat ungkap kelemahanmu dalam urusan asmara

Kristian Silitonga dalam uraianya menyepakati rapor merah untuk Hefriansah. Dia tegaskan itu sangat layak diberikan kepada Walikota Siantar ke-18 tersebut.

“Hal ini terlihat dari gagalnya Hefriansyah dalam memahami aspek-aspek kultural di Kota Siantar,” ungkapnya.

Dia sebutkan, Sang Nawaluh adalah citra baik dari Kota Siantar. Sang Nawaluh adalah simbol Kota Siantar yang dimiliki seluruh warga Kota Siantar.

Dengan penghentian pembangunan tugu Sang Nawaluh oleh Hefriansyah dengan alasan yang tidak jelas, menurut Kristian berdampak kepada rasa kecewa warga Kota Siantar.

“Benar kalau Sang Nawaluh adalah orang Simalungun, namun Sang Nawaluh bukan saja milik etnik Simalungun namun sesunguhnya adalah milik warga Siantar,” ujarnya.

Tigor Munthe dalam uraiannya menyatakan, Hefriansyah gagal dalam berkomunikasi untuk memimpin. Kegagalan komunikasi tersebut sebagai misal terlihat dari ketidakhadirannya dalam pelantikan dua rektor universitas besar yang ada di Kota Siantar.

Hal ini menunjukkan bahwa Hefriansyah gagal dalam komunikasi publik. Kegagalan komunikasi lainnya, menurut Tigor adalah komunikasi pemerintahan.

Hal ini terlihat dari cara rekrutmen berbagai jabatan penting di Kota Siantar yang dianggap lebih mempercayai SDM luar daerah ketimbang SDM yang ada di Kota Siantar ini sendiri.

Padahal SDM yang ada di Kota Siantar lebih mumpuni dibandingan orang luar Kota Siantar.

“Dari kebijakan ini patut kita curigai bahwa Hefriansyah lebih memikirkan kariernya ke depan sebagai walikota lagi dibandingkan dengan tugasnya membagun Kota Siantar saat ini,” ujar Tigor.

Tokoh masyarakat, Sarmedi Purba juga sangat kecewa dengan apa yang dilakukan walikota khususnya tentang pemberhentian pembangunan tugu Sang Nawaluh.

Dia menilai pemberhentian pembangunan tugu tersebut jelas-jelas menyinggung perasaan beliau dan seluruh ahli waris Sang Nawaluh.

Baca Juga:   Di AS, Sandiaga Tinjau Alat Pengatur Lampu Merah Bernama Surtrac

Sarmedi sangat menyayangkan komitmen yang tidak bisa dipegang oleh seorang walikota terhadap tokoh yang ada di Kota Siantar.

Diskusi publik ditutup oleh moderator Eddy Rusman Purba, dengan rekomendasi bahwa Hefriansyah wajar mendapat rapor merah dan disepakati untuk sesegera mungkin dimakzulkan.