Santri Diajak Door to Door untuk Menangkan Jokowi – Ma’ruf

Rekanbola – Sikap sederhana, rendah hati, sabar dan kerja keras adalah nilai yang diajarkan pondok pesantren. Jokowi memegang teguh nilai kepesantrenan tersebut selama kepemimpinannya, baik sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI dan Presiden RI.

Hal itu diungkap Direktur Relawan Tim Kampanye (TKN) Jokowi – Ma’ruf Amin, KH. Maman Imanulhaq di hadapan puluhan ribu santri, alumni dan keluarga besar Ponpes AL Hikamussalfia Cipulus Wanayasa, Purwakarat, Jawa Barat.

“Jokowi rajin salat, bahkan jadi imam berjemaah. Puasa Senin Kamis, tirakat, ziara kubur, menghadiri maul dan haul. Ini semua amaliah khas pesantren yang dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia,” kata pria yang karib disapa Kang Maman, Kamis (6/12).

Politisi PKB ini menegaskan kembali komitmen Jokowi dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam, terutama kaum santri dan pesantren. Ini terlihat dengan penetapan Hari Santri Nasional, mendirikan 40 bank wakaf mikro, mendorong kerjasama ormas islam dengan perusahaan besar.

“Jangan pernah meragukan komitmen ke-Islaman Jokowi. Apalagi bersama Cawapres KH. Maruf Amin, pasangan nomor 01 ini akan terus memperjuangkan nilai Islam sebagai spirit transformasi dan perdamaian di semua bidang, teruatama pendidkan, dakwah, ekonomi dan kesehatan,” tegas Kang Maman sambil mengajak membaca selawat.

Sesepuh Pondok Pesantren Alhikamussalafiah, KH Adang Badruddin langsung menyambut ajakan Maman dengan menyatakan dukungan kepada pasangan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin.

“Abah minta semua santri dan alumni Cipulus harus bergerak dengan masif dan sistematis memenangkan Jokowi kyai Maruf di Jabar, Banten dan DKI. Ini demi kemashlahatan Umat. Demi kesehahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia,” ujar pria yang karib dsapa Abah Adang ini.

Ketua PCNU Karawang, KH. Ahmad Ruhyat Hasby yang hadir sebagai pembicara juga mengajak semua santri untuk door to door mengkampanyekan Jokowi – Ma’ruf.  Termasuk menangkal hoaks, Fitnah dan adu domba.

Baca Juga:   LIMA: Dana Saksi Pemilu 2019 Bukan Kewajiban Negara