Sepanjang 2018, KPPU Catat Total Denda Pelanggaran Persaingan Usaha Capai Rp 38,2 M

REKANBOLA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat total denda pelanggaran persaingan usaha mencapai sekitar Rp 38,2 miliar pada 2018. Denda ini berasal dari sekitar 14 putusan perkara gabungan dari 2017 hingga 2018.

Ketua KPPU Kurnia Toha mengatakan, selama 2018, KPPU telah melakukan pemeriksaan sebanyak 23 perkara untuk perkara dengan register tahun 2018 selain perkara yang masih berjalan dari tahun 2017 sebanyak 11 perkara.

“Komposisi perkara dengan register 2018 tersebut adalah 2 perkara dugaan kartel, 3 perkara dugaan keterlambatan notifikasi merjer akuisisi dan 1 perkara dugaan praktek monopoli. Sebanyak 17 perkara adalah dugaan persekongkolan tender,” ujar Kurnia di Kantor KPPU, Jakarta, Jumat (28/12).

Selama 2018, tercatat 6 putusan KPPU diperkuat oleh Hakim Pengadilan Negeri. Sementara, terdapat 5 putusan KPPU yang dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Di tingkat kasasi, selama 2018, terdapat 3 putusan KPPU yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan 3 putusan KPPU yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

“Upaya pencegahan, seIama 2018, KPPU telah mengirimkan 11 saran pertimbangan kepada pemerintah dengan rincian antara lain kebijakan distribusi barang, kebijakan perfilman, kebijakan pengendalian lalu lintas jalan berbayar elektronik (ERP),” jelas Kurnia.

Selain pencegahan dan penegakan hukum, KPPU juga terus memantau proses amandemen UU No. 5 Tahun 1999 mengenai pengawasan usaha. Saat ini, telah memasuki tahap akhir pembahasan antara Pemerintah dengan DPR.

“Apabila amandemen ini dapat diselesaikan awal tahun 2019, tentunya KPPU memiliki banyak pekerjaan rumah untuk melakukan sosialisasi. Diseminasi dan sekaligus menyiapkan berbagai instrumen pendukung pelaksanaan undang undang hasil amandemen nantinya,” tandasnya.

Baca Juga:   Membedah Ekonomi Vietnam, Tuan Rumah World Economic Forum