Ujung Jalan Independensi saat Dewas KPK ‘Rasa Jokowi’

REKANBOLA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjaring nama-nama yang akan menghuni Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Nama-nama itu akan dilantik berbarengan pelantikan lima komisioner KPK jilid V pada awal Desember 2019.

Dewan Pengawas KPK adalah amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK (UU KPK) yang baru diketok DPR dan memancing riuh polemik pegiat antikorupsi. Peran Dewas KPK krusial, punya pengaruh kuat dalam mengatur bagaimana penegakan hukum di KPK. Mereka punya kuasa dalam menerbitkan izin penyadapan, penyitaan, hingga penggeledahan.

“Percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik,” kata Jokowi beberapa waktu lalu, berupaya menjanjikan.

Sejumlah clue bermunculan mengenai sosok-sosok yang akan dipilih Jokowi. Mensesneg Pratikno, misalnya, menyebut anggota dewan pengawas KPK bakal didominasi ahli hukum. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengatakan tak menutup kemungkinan pensiunan penegak hukum turut masuk.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengaku heran melihat apa yang tengah berlangsung di Istana.

“Ujug-ujug presiden sudah bisa menentukan siapa orangnya. Tentu saja ini bisa memastikan ‘all Jokowi’s men’ ya, orang-orang Jokowi di sana,” kata Feri, Selasa (5/11) malam.

Penunjukan dewas semacam itu, kata dia, berpotensi mengganggu penanganan kasus dugaan korupsi. Menurutnya, anggota dewas pilihan Jokowi bisa jadi tak akan beri izin bila tim penindakan KPK hendak operasi tangkap tangan terhadap menteri, orang sekitar Jokowi, maupun Jokowi sendiri.

“Jokowi sedang berupaya menyusupkan orang-orangnya ke tubuh KPK. Dan itu dilakukan terang-terangan, tanpa basa-basi,” tuturnya.

Keberadaan bakal dewas KPK, kata Feri, melengkapi orang-orang Jokowi yang sudah punya tiket atas nama pimpinan KPK: Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, dan Nawawi Pomolango. Menurutnya, tak menutup kemungkinan lembaga antikorupsi periode baru ini akan menangkap lawan-lawan politik Jokowi.

Baca Juga:   Gojo: Kita Tunjukkan Demokrasi Itu Menyenangkan

Inkonsistensi Jokowi

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Jokowi tak konsisten. Menurutnya, jika Jokowi belum menerbitkan Perppu karena menunggu uji materi UU KPK di MK, maka seharusnya pembentukan dewan pengawas menunggu putusan uji materi itu.

“Saya cenderung mendorong presiden mengeluarkan Perppu mengembalikan pada posisi KPK semula sebagai lembaga yang independen,” ujar Fickar, Rabu (6/11).

Fickar menyatakan dewan pengawas adalah bentuk intervensi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga yudikatif. Mengingat dewan pengawas diangkat dan mewakili presiden sebagai kekuasaan eksekutif.

Ficar pun mendorong agar Jokowi segera mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi tersebut. Menurutnya, dalam UU KPK lama, komisioner merupakan penegak hukum karena sebagai penyidik dan penuntut umum.

“Karena itu seharusnya Jokowi mengeluarkan Perppu mengembalikan posisi KPK sebagai lembaga independen,” ujarnya.

Seperti disinggung sebelumnya, merujuk UU KPK, dewan pengawas mengganti posisi penasihat KPK. Dewan pengawas memiliki sejumlah tugas dan kewenangan. Antara lain, memberikan izin atau tidak dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Kemudian mengawasi kerja KPK, menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai, melakukan evaluasi kerja pimpinan dan pegawai setahun sekali, hingga menyerahkan laporan evaluasi kepada presiden maupun DPR.

Orang-orang yang menempati posisi itu juga harus memenuhi sejumlah syarat, yakni warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas moral dan keteladanan, berkelakuan baik.

Kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, berusia paling rendah 55 tahun, berpendidikan paling rendah S1.

Selain itu, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya, tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas, dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:   Loyalis Prabowo Alihkan Dukungan ke Jokowi - Ma'ruf

Dalam UU KPK juga disebutkan, anggota dewan pengawas juga tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit lima belas tahun.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman membantah Jokowi akan mengendalikan KPK lewat dewan pengawas. Fadjroel menyatakan KPK adalah lembaga independen. Menurutnya, Jokowi hanya mematuhi keberadaan UU KPK untuk membentuk dewan pengawas.

“Dewan pengawas itu perintah UU. Presiden harus mematuhinya,” kata Fadjroel dikonfirmasi terpisah.